Senin 09 Oktober 2017, 08:50 WIB

Dua Tahun lagi, RI Bebas Kawasan Kumuh

Mut/E-1 | Ekonomi
Dua Tahun lagi, RI Bebas Kawasan Kumuh

Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera Rina Agustin Indriani -- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

 

PEMERINTAH optimistis Indonesia akan bebas kawasan kumuh pada 2019. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) hingga kini masih terdapat 8,18% dari total 38 ribu hektare (ha) kawasan kumuh yang belum tertangani.

Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PU-Pera Rina Agustin Indriani mengatakan target eliminasi kawasan kumuh bukan perkara mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, antara lain persoalan regulasi, terutama menyangkut aspek legalitas kepemilikan lahan.

“Masalah status ini memang tidak mudah, apalagi sebagian masyarakat sering kali melihat kondisinya seperti bakal ada penggusuran. Hal-hal semacam itulah yang perlu kita tangani bersama,” ujarnya saat kunjungan ke Pusat Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan Provinsi Maluku di Ambon, pekan lalu.

Ia pun berharap, pemerintah daerah (pemda) dapat ikut berkontribusi memberikan dukungan berupa alokasi dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, dana yang sudah diberikan pemerintah pusat bisa dijadikan sebagai stimulus.

Lebih lanjut, menurut Rina, upa­ya eliminasi kawasan kumuh juga harus diiringi kesadaran semua pihak untuk tetap mempertahankan kondisi yang sejatinya sudah baik. Jangan sampai jumlah kawasan kumuh yang ada justru semakin bertambah.

Kota Ambon dengan luas wilayah 377 km2, atau setara 37.700 ha, kata Rina, bisa menjadi salah satu contoh daerah yang telah berhasil mengurangi jumlah kawasan kumuh. Pada 2014 luas kawasan kumuh mencapai 102,64 ha lalu berkurang secara bertahap menjadi 87,64 ha (2015), 65,21 ha (2016), hingga 43,05 ha pada tahun ini.

“Target kami nol persen untuk 2019 nanti. Tapi tentu perlu komitmen dan sinergi dari semua pihak termasuk sharing data dan lain-lain,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Ismail Usemahu.

Namun, yang terpenting, menurut Ismail, sinergi antarpihak terkait harus dibarengi adanya sinkronisasi program terarah. Misalnya program sosialisasi mengenai infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintah Kota Ambon kepada masyarakat sejalan dengan program pengelolaan limbah. (Mut/E-1)

Baca Juga

Antara

Dibuka Menguat, IHSG Masih Berpeluang Terus Naik

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 09 Juli 2020, 14:10 WIB
Pembukaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini (9/7) terpantau dibuka menguat. Sebanyak 0,41% atau 20,7 poin menuju 5096 poin pada...
AFP

Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Bisa Genjot Ekspor Indonesia

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 09 Juli 2020, 14:06 WIB
ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement dapat meningkatkan akses pasar barang dan jasa asal Indonesia, berikut peluang kerja sama...
ANTARA/Aditya Pradana Putra

Wapres: Jumlah BUMN akan Dirampingkan Menjadi 100

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 09 Juli 2020, 12:07 WIB
Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari migas, pangan, farmasi, infrastruktur, telekomunikasi, sampai...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya