Agung Nyatakan Golkar Keluar KMP

Penulis: Astri novaria Pada: Rabu, 11 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Agung Nyatakan Golkar Keluar KMP

MI/ROMMY PUJIANTO
Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM

AGUNG Laksono langsung bergerak cepat. Begitu Kemenkum dan HAM memutuskan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol ialah yang sah, Agung menyatakan partai yang dipimpinnya keluar dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

"Ini tentu harus menyesuaikan dengan putusan Munas Ancol bahwa kami menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih. Kami tidak ingin terikat dengan koalisi mana pun. Kami ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan ambil bagian di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," ujar Agung di DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin.

Ketika ditanyakan, apakah ada kemungkinan nantinya Golkar akan merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Agung belum bisa menjawab dengan tegas.

"Belum melihat ke sana (bergabung dengan KIH). Kami mengatakan ingin menciptakan iklim politik yang kondusif. Sementara, artinya bergabung dengan pemerintahan," tukasnya.

Kepastian pengesahan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol tersebut, kemarin, disampaikan langsung oleh Menkum dan HAM Yasonna H Laoly kepada wartawan di Gedung Sentra Mulia Imigrasi, Jakarta.

Dengan demikian, saat ini Ketua Umum DPP Golkar dijabat Agung Laksono dengan sekretaris jenderal ialah Zainuddin Amali.

Yasonna menjelaskan keputusan untuk mengakui kepemimpinan Agung di Partai Golkar diambil berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32, keputusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat," ujar Yasonna.

Kendati demikian, dalam keputusan tersebut, Kemenkum dan HAM memerintahkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menyerahkan nama-nama kepengurusan DPP Partai Golkar yang baru dengan mengakomodasi pihak dari kubu Munas Bali.

"Kami minta DPP dengan Ketua Umum Agung Laksono segera mengirimkan nama-nama kepengurusan dan mengakomodasi kader-kader yang berkriteria mempunyai prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu diserahkan dengan akta notaris, didaftarkan di Kemenkum dan HAM. Setelah itu, ada surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan baru Partai Golkar," ujar Yasonna.

Jalur hukum

Saat menanggapi keputusan itu, kuasa hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra, menilai keputusan Menkum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta ialah tindakan kekuasaan, bukan tindakan hukum.

"Mahkamah partai sudah jelas tidak mengambil keputusan apa-apa karena pendapatnya yang terbelah di antara dua kelompok, sementara kubu Munas Bali sedang mengajukan gugatan ke PN Jakarta Barat. Ini semua menandakan bahwa perselisihan internal Golkar belum selesai," ujar Yusril, kemarin.

Menurut Yusril, dalam kondisi seperti itu, Menkum dan HAM tidak boleh begitu saja mengesahkan permohonan kubu Munas Jakarta.

Lebih lanjut, sambung Yusril, Aburizal (Ical) sebagai Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali tetap akan meneruskan perkara gugatan terhadap kubu Agung Laksono di PN Jakarta Barat.

"Ini penting, untuk menunjukkan bahwa langkah Menkum dan HAM mengesahkan DPP Golkar kubu Agung adalah salah. Kalau Menkum dan HAM sudah terbitkan SK Pengesahan DPP Golkar yang diajukan Agung, Ical akan melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta meminta agar SK tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai antisipasi langkah hukum kubu Ical tersebut, Yasonna sebelumnya juga mempersilakannya.

"Semua keputusan ada risikonya. Silakan untuk digugat ke PTUN jika merasa keberatan," tukasnya.

Ketua Bidang Hukum DPP Golkar versi Munas Ancol, Lawrence Siburian, pun mempersilakan kubu Ical yang ingin memerkarakan keputusan Menteri Hukum dan HAM.

"Itu hak mereka," ujarnya.

(Adi/Nur/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More