Selasa 10 Maret 2015, 00:00 WIB

Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

Razali Ritonga, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI | Opini
Kemiskinan dan Pembangunan Manusia

ANTARA

Meningkatnya harga pangan, terutama beras, belakangan ini berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat dan berujung meningkatnya angka kemiskinan.

Perkiraan itu didasarkan atas cukup besarnya kontribusi beras terhadap garis kemiskinan.

Bahkan, dampak kenaikan harga beras terhadap meningkatnya angka kemiskinan di perdesaan akan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan di perkotaan.

Hal itu terdeteksi dari lebih besarnya kontribusi beras terhadap garis kemiskinan di perdesaan jika dibandingkan dengan di perkotaan.

Hasil Susenas September 2014, misalnya, menunjukkan kontribusi beras terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 31,61%, sedangkan di perkotaan sebesar 23,39%.

Padahal, angka kemiskinan di perdesaan saat ini jauh melampaui angka kemiskinan di perkotaan, yakni 13,76% di perdesaan dan 8,16% di perkotaan.

Karena itu, atas dasar tersebut, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya agar kenaikan harga beras bisa dikendalikan dan tidak sampai berlarut-larut.

Keterlambatan penanganannya akan berpotensi mendistorsi rencana pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan, yakni dari 10,96% pada September 2014 menjadi 7%-8% pada September 2019.

Distorsi pembangunan manusia

Bahkan, meningkatnya harga beras yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan pada gilirannya juga akan mendistorsi rencana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah menetapkan target nilai indeks pembangunan manusia meningkat dari 73,83 pada 2014 menjadi sebesar 76,30 pada 2019.

Secara faktual, potensi meningkatnya angka kemiskinan akibat kenaikan harga beras akan berdampak buruk sekaligus terhadap ketiga dimensi yang mendasari pembangunan manusia, yakni daya beli, pendidikan, dan kesehatan.

Meski dampaknya tidak separah penaikan harga BBM, kenaikan harga beras juga akan melemahkan daya beli masyarakat sehingga menurunkan kemampuan riil untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.

Meski, misalnya, pemerintah dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin melalui instrumen kartu Indonesia pintar (KIP), kartu Indonesia sehat, dan kartu keluarga sejahtera (KKS), hal itu belum menjamin bahwa capaian pendidikan dan kesehatan tidak akan terdistorsi.

Upaya mengakses layanan kesehatan dan pendidikan masih ditentukan kemampuan untuk membiayai transportasi dan biaya lain ke pusat layanan serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam kasus ekstrem ketika terjadi krisis ekonomi, seperti halnya krisis 1997, sejumlah anak bahkan putus sekolah karena mereka terpaksa bekerja untuk menambah ekonomi keluarga.

Fenomena itu tentunya berpotensi menghambat capaian pembangunan manusia.

Daerah pinggiran
Karena itu, komitmen untuk meningkatkan pembangunan manusia perlu disertai dengan upaya menurunkan angka kemiskinan.

Untuk itu, selain menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras, pemerintah perlu terus berupaya membantu dan memberdayakan masyarakat miskin.

Dengan masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan, memang cukup tepat jika arah pembangunan dimulai dari pinggiran, meliputi daerah perdesaan dan daerah remotes, seperti pedalaman, terisolasi, dan terluar.

Daerah pinggiran selama ini ditengarai kurang menikmati hasil-hasil pembangunan, terutama akibat pembangunan bias ke perkotaan, pusat kegiatan ekonomi, dan pemerintahan.

Tertinggalnya pembangunan daerah pinggiran umumnya terjadi karena minimnya infrastruktur penggerak ekonomi dan infrastruktur layanan publik.

Dampak dari minimnya infrastruktur penggerak ekonomi di perdesaan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) sehingga kegiatan ekonomi sulit berkembang dan pendapatan masyarakat sulit ditingkatkan.

Sementara itu, minimnya infrastruktur layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan itu menjadi rendah.

Bahkan, absennya layanan publik itu menyebabkan subsidi pemerintah terhadap layanan itu kerap tidak bisa dinikmati masyarakat.

Hal itu pada tahap lanjut secara akumulatif menyebabkan tidak optimalnya capaian pembangunan manusia secara nasional.

Karena itu, atas dasar tersebut, langkah pemerintah untuk memulai pembangunan dari pinggiran seperti tercantum dalam Nawacita ketiga dinilai sangat tepat karena berorientasi langsung pada penduduk yang selama ini ditengarai terpinggirkan dalam pembangunan.

Menurunnya angka kemiskinan pada daerah pinggiran pada gilirannya akan memberikan andil cukup besar bagi penurunan angka kemiskinan nasional sehingga bisa berdampak positif bagi pembangunan manusia di Tanah Air.

Diharapkan, dengan cara itu penetapan target pembangunan manusia dalam lima tahun ke depan bisa terwujud.

Sejatinya, pembangunan manusia memang perlu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan mengingat hingga kini capaiannya masih rendah.

Laporan UNDP (2014) menunjukkan peringkat human development index (HDI) Indonesia di posisi ke-108 dari 187 negara, berada cukup jauh di bawah sejumlah negara ASEAN, seperti Singapura (peringkat ke-9), Brunei Darussalam (ke-30), Malaysia (ke-62), dan Thailand (ke-89).

Indonesia sepatutnya tidak tertinggal di kawasan ASEAN.

Akan tetapi, akibat masih cukup banyaknya penduduk yang terperangkap kemiskinan, pembangunan manusia sulit dilakukan secara optimal.

Sepatutnya pula Indonesia bisa memerangi kemiskinan itu karena sebagai salah satu negara demokrasi terbesar sejagat, seyogianya memiliki pemerintah yang baik (well governed) sehingga gelembung kemiskinan tidak perlu hadir mengingat hal itu merupakan sesuatu yang memalukan menurut prinsip Confucius.

Baca Juga

Dok. MI

Konvensi Sepenuh Hati

👤Ahmad Baedowi Direktur Eksekutif Yayasan Sukma, Jakarta 🕔Selasa 24 November 2020, 02:15 WIB
Dalam tradisi politik di Indonesia, konvensi memang bukan barang...
Dok pribadi

Mau Selamat Dari Covid-19?

👤Siswanto, Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM/Rumah Sakit Akademik UGM   🕔Senin 23 November 2020, 07:00 WIB
Infeksi virus SARS CoV-2 ternyata tidak hanya merusak sel yang ia masuki (efek sitotoksik) namun mengacaukan homeostasis tubuh kita...
Dok.Pribadi

Guru dan Kerelawanan

👤Khairil Azhar Divisi Pelatihan Pendidikan Yayasan Sukma 🕔Senin 23 November 2020, 03:00 WIB
PADA Sabtu (21/11) malam, belasan alumnus relawan pendidikan Dompet Kemanusiaan Media Group (DKMG) dan Yayasan Sukma melakukan reuni di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya