Wali Kota Pelembang Divonis 6 Tahun Bui

Penulis: Adi/P-4 Pada: Selasa, 10 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Wali Kota Pelembang Divonis 6 Tahun Bui

MI/SUSANTO

WALI Kota nonaktif Palembang Romi Herton beserta istrinya, Masyitoh, dihukum oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman pidana masing-masing 6 tahun penjara dan 4 tahun penjara serta denda Rp200 juta kepada masing-masing subsider 2 bulan.

Putusan Vonis itu dibacakan, kemarin.

"Menjatuhkan pidana kepada Romi Herton dengan pidana penjara 6 tahun dan Masyitoh 4 tahun penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan," ujar hakim ketua M Mukhlis.

Dalam pertimbangan hakim, keduanya terbukti dan terbujuk untuk menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar senilai Rp11,3 miliar dan US$316 ribu melalui perantara Muhtar Efendy.

"Romi dan Masyitoh terpe-ngaruh Muhtar Efendy yang menawarkan jasanya untuk mengurus sengketa pilkada di MK," ujar majelis hakim dalam pertimbangannya.

Namun, hakim pun berpendapat bahwa suap yang dilakukan oleh Romi dan Masyitoh tidak memengaruhi keputusan MK dalam memutuskan sengketa pilkada Kota Palembang.

"Suap tidak berpengaruh ke putusan sengketa pilkada karena suara hakim di MK bulat dan tidak terbukti terpengaruh oleh upaya suap," kata hakim Mukhlis.

Majelis menolak tuntutan jaksa mengenai pencabutan hak politik pada Romi Herton.

Menurut majelis, hak memilih dan dipilih dalam poltiik merupakan hak yang melekat pada warga negara sehingga tak bisa dicabut.

Meskipun demikian, vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Romi dengan hukuman 9 tahun penjara dan Masyitoh selama 6 tahun penjara.

Dalam menanggapi vonis, Romi Herton mengaku akan memikirkan apakah mengajukan banding atau tidak.

"Saya akan menggunakan waktu tujuh hari untuk memikirkannya. Kita menghormati putusan majelis sebagai warga negara yang baik," ujarnya seusai sidang.

Sementara itu, kuasa hukum Romi dan Masyitoh, Sirra Prayuna, berpendapat lain.

Dia mengatakan lebih baik kliennya tidak mengajukan banding lantaran bisa diputus lebih berat oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Hal itu sangat mungkin berdasarkan pengalaman beberapa kasus sengketa pilkada yang pada saat mengajukan banding, yang didapat justru vonis hakim yang lebih berat.

"Saya akan memberi saran agar tidak mengajukan banding karena biasanya hukumannya akan lebih berat untuk suap atau korupsi," ujar Sirra.

Adapun jaksa Pulung Rinandoro akan mempertimbangkan akan mengajukan banding atau tidak.

"Kami akan pikir-pikir," ujarnya di penghujung sidang.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More