Perpres Staf Kepresidenan Digugat

Penulis: Erandhi Hutomo Saputra Pada: Selasa, 10 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Perpres Staf Kepresidenan Digugat

MI/PANCA SYURKANI

SETELAH mencabut Peraturan Presiden No 190 Tahun 2014 dan menggantinya dengan Perpres No 26 Tahun 2015 yang hanya mengganti kata 'unit' menjadi kantor staf kepresidenan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2014 dinilai tetap inkonstitusional karena bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga penerbitan perpres tersebut digugat ke Mahkamah Agung.

Koalisi Penegak Konstitusi menganggap penerbitan perpres tersebut menabrak Pasal 13 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan dasar penerbitan perpres harus berpijak kepada UU dan peraturan pemerintah (PP), sedangkan Perpres Kantor Staf Kepresidenan hanya berpijak kepada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

"Ini bertentangan dengan Pasal 13 No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Secara jelas perpres ialah pelaksanaan UU dan PP. Dalam perpres ini sama sekali tidak ada UU atau PP yang mendasari penerbitan perpres tersebut," cetus anggota Koalisi Penegak Konstitusi (KPK) yang juga praktisi hukum, Tezar Yudhistira, di Gedung MA, Jakarta, kemarin.

Anggota KPK Erfandi yang juga Tenaga Ahli DPR Bidang Legislasi Tahun 2013 menyatakan penerbitan perpres tersebut juga menabrak Pasal 4 ayat (2) UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sehingga harus dibatalkan.

"Di UU 39 disebutkan pemerintahan Jokowi dibatasi hanya membuat 34 kementerian. Ternyata ada Kantor Staf Kepresidenan yang normanya disetarakan dengan kementerian. Ini menandakan jumlah kementerian menjadi 35," tegasnya.

Rawan dicabut

Senada dengan KPK, pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan kalimat-kalimat dalam perpres yang menyebutkan kedudukan serta fasilitas Kantor Staf Kepresidenan yang setara dengan menteri akan menimbulkan masalah dan rawan dicabut MA.

Asep menambahkan, tugas pokok fungsi Kantor Staf Kepresidenan harus dibedakan dengan kementerian karena kementerian merupakan perangkat pemerintahan yang mendukung kelancaran pemerintahan, sedangkan Kantor Staf Kepresidenan hanya perangkat kepresidenan yang cakupannya sebagai penasihat presiden.

Namun, sebut Asep, Presiden mempunyai hak menerbitkan perpres secara mandiri dengan berpijak kepada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 karena hakikat memegang kekuasaan dalam pasal tersebut salah satunya ialah penerbitan perpres.

Juru bicara Mahkamah Agung, hakim agung Suhadi, mengatakan MA akan mempelajari berkas-berkas uji materi terhadap perpres tersebut.

Namun, Suhadi tidak dapat memastikan apakah MA dapat membuat putusan secara cepat atau tidak karena prioritas penyelesaian perkara bergantung pada hakim yang mengadili.

"Itu tidak bisa dipastikan karena tergantung hakim yang bersangkutan untuk menangani prioritas perkara mana yang dulu," tutupnya. (P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More