Denny Jangan Hindari Hukum

Penulis: Anshar Dwi Wibowo Pada: Selasa, 10 Mar 2015, 00:00 WIB Politik dan Hukum
Denny Jangan Hindari Hukum

MI/PANCA SYURKANI
Wakil Presiden Jusuf Kalla

WAKIL Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan penegak hukum tidak boleh menjalankan upaya kriminalisasi.

Namun, jangan pula ada pihak yang menggunakan istilah kriminalisasi sebelum ada keputusan hukum tetap. Setiap individu diminta menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia.

"Jangankan KPK, siapa pun tidak boleh dikriminalisasi. Tapi kalau ada orang bermasalah, ada salahnya kemudian diperiksa, loh, jangan menghindar dong. Itu saja saya bilang kan," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurut JK, jika ada pihak yang berkeberatan akan tingkah laku pihak lain, masih diperbolehkan melakukan pengaduan ataupun melakukan somasi.

Pun, jika pihak tertentu mempunyai data dan fakta kemudian ada yang mengadukan ke kepolisian, hal itu sah secara hukum.

Itu termasuk kasus pelaporan komisioner Komnas HAM ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara tegas meyatakan penolakan terhadap upaya kriminalisasi.

Hal itu terkait dengan proses hukum di kepolisian yang harus dijalani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, dan Ketua PPATK Yunus Husein.

Kasus terbaru, ada pelaporan komisioner Komnas HAM ke Polda Metro Jaya oleh Bareskrim Polri.

"Pernah nggak saya mendukung kriminalisasi? Ndak kan? Saya katakan kalau Denny dianggap salah, jelaskan dong. Saya tidak katakan saya setuju kriminalisasi, ndak ada. Jangankan KPK, siapa saja, termasuk Anda, kalau dikriminalisasi, lapor sama saya untuk saya tanya polisi," kata JK.

Bentuk opini

Senada, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana tidak membentuk opini yang menyesatkan masyarakat.

Pasalnya, menurut dia, saat ini supremasi opini bisa mengalahkan supremasi hukum.

"Tetap saja (Denny) menjalankan proses hukum. Datang saja ke Bareskrim. Jangan membentuk opini. Tidak perlu membangun opini yang menyesatkan masyarakat," ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Denny Indrayana sebelumnya dilaporkan terkait dengan dugaan korupsi sistem pembayaran atau payment gateway di Kemenkum dan HAM pada 2014.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani pun meminta agar jangan terburu-buru menyimpulkan penyidikan dalam kasus payment gateway merupakan sebuah kriminalisasi.

Di sisi lain, komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron menilai somasi yang dilayangkan Bareskrim Polri kepada Komnas HAM tidak tepat.

Pasalnya, Komnas HAM hanya menjalankan amanat undang-undang.

Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie menyatakan penanganan kasus yang melibatkan sejumlah pegiat antikorupsi, seperti Denny Indrayana, bukan kriminalisasi.

Ronny mengatakan kriminalisasi ialah istilah yang sering digunakan sejumlah pihak yang mengatasnamakan pegiat antikorupsi karena ingin menghindari penyidikan oleh Polri.

Wakil Ketua Tim 9 Jimly Asshiddiqie mengatakan proses hukum terhadap para pegiat antikorupsi harus dilakukan secara arif.

"Harus ada kearifan mengenai mengatur waktu. Sekarang ini KPK sedang lemah, polisi sedang di atas angin. Sekarang semua laporan-laporan muncul dari mana-mana. Semua orang yang tidak suka, marah, kecewa terhadap KPK sekarang memanfaatkan momentum untuk melapor. Kita harus membaca keadaan ini dengan arif," ujar Jimly, kemarin.

(Nur/Pol/Beo/Nyu/X-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More