Sebagai Dirut, Saya tidak Bisa Memantau Langsung (6)

Penulis: MI/Faw/T-2 Pada: Sabtu, 14 Mar 2015, 00:00 WIB Megapolitan
Sebagai Dirut, Saya tidak Bisa Memantau Langsung  (6)

Soetarto Ali Muso---MI/IMMANUEL ANTONIUS

Pengantar:
NAIKNYA harga beras di awal 2015 disebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah bangsa ini. Diduga salah satu penyebabnya adalah jaringan para mafia beras yang menguasai gudang penyimpanan beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog). Tim investigasi Media Indonesia menelusuri carut marut peredaran beras ini dan melaporkannya dalam enam tulisan mulai Senin (9/3)  ini merupakan tulisan terakhir.
------------------------

SEBELUM menjabat Direktur Utama Perum Bulog, Soetarto Ali Muso menduduki pos strategis selaku Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Ia memahami benar tentang perberasan dan tanaman pangan.  Banyak yang berharap Soetarto bisa membenahi kekarut-marutan perberasan nasional. Hingga Soetarto pensiun pada November 2014, Bulog belum juga stabil. Tiga bulan setelah Soetarto pensiun, harga beras bahkan melambung dan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 30%.

Belum lagi, persoalan kualitas beras untuk warga miskin (raskin) pada masa jabatannya tidak sesuai dengan Inpres No 3/2012 tentang Perberasan dan merugikan negara triliunan rupiah.  Untuk menjawab hal itu, wartawan Media Indonesia Ahmad Fauzi mewawancarai Soetarto. Berikut petikannya.

Naiknya harga beras di awal 2015 disebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah bangsa ini. Bagaimana bisa terjadi?
Saya tidak menjabat Dirut Bulog lagi. Seharusnya pihak berwenang yang menjawab.

Ini artinya, peralihan jabatan dari Soetarto ke Lenny Sugihat (dirut baru), pada Januari 2015, menunjukkan Anda tidak mempersiapkan transisi dengan baik.?
Kalau dibilang seperti itu ya tidak benar. Saat saya meningggalkan Bulog, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ada cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog yang jumlahnya lebih dari cukup untuk mengantisipasi masalah saat ini. Tinggal bagaimana pemerintah mengaturnya.

Caranya, dengan menggelar operasi pasar beras. Upaya itu untuk menahan kenaikan harga beras lebih tinggi lagi. Kita sulit menurunkan harga beras saat ini, jadi paling mungkin adalah menahan kenaikan tidak lebih tinggi lagi. Total cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog masih sekitar 1,4 juta ton. Untuk menggelar operasi pasar beras hingga Maret, saya rasa masih cukup. April sudah mulai panen raya, harga sudah kembali normal. Saat panen raya itu, Bulog menyerap hasil panen petani, jika tidak harga akan berbanding terbalik. Artinya harga akan jatuh dan merugikan petani.
 
Menurut Anda, apa penyebab naiknya harga beras?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan naiknya harga beras pada Januari-Februari 2015. Di antaranya pengaruh musim yang tidak bersahabat pada awal tahun lalu (2014), yang mengakibatkan banyak petani yang gagal panen. Situasi itu kemudian mendorong Bulog memajukan penyaluran raskin di awal tahun lalu, sehingga di September atau Oktober tidak ada penyaluran raskin. Harga sudah mulai naik karena permintaan cenderung naik tapi hasil panen (pasokan) kurang.
Di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, perubahan pasokan juga sudah bisa diamati mulai November-Desember 2014. Di mana sudah terjadi penurunan pasokan beras ke sana.

Biasanya beras yang masuk ke PIBC itu mencapai 2.000 ton setiap hari, sudah mengalami penurunan pasokan. Saat ini pasokan beras ke PIBC tinggal 1.000 sampai 1.500 ton per hari. Karena memang Desember (2014) hingga Februari (2015) merupakan musim tanam sehingga tidak ada panen yang mengakibatkan pasokan beras turun. PIBC itu menjadi barometer pergererakan harga beras di Indonesia. Beras dari PIBC itu didistribusikan ke Jabodetabek dan Banten hingga Sumatra. Jadi kalau pasokan ke PIBC sudah berkurang, harga beras pasti terkerek naik. Untuk memenuhi kekurangan pasokan di pasar itu harus ada operasi beras dan penyaluran raskin dipercepat.

Kenapa dipercepat?
Ya, karena penerima raskin itu cukup banyak ada sekitar 15 juta kelurga miskin yang mendapatkannya. Mereka sangat rentan dengan kenaikan harga beras.

Infonya semasa Anda menjabat penyerapan beras asal-asalan tidak sesuai standar dalam Inpres perberasan? Sehingga kualitasnya jelek?
Info dari mana? Saya sudah melakukan sesuai dengan aturan main. Di masa saya, banyak kepala subdivre dan kepala gudang bulog yang saya mutasikan dan bahkan dipecat. Mereka yang coba-coba bermain sudah saya peringatkan dan diberi sanksi sesuai derajat kesalahan mereka. Kalau ada yang bermain-main dengan pengadaan raskin, pasti saya tindak.

Lalu, mengapa timbul kasus raskin di Papua, Nusa Tenggara Barat dan Madura yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun?
Sebagai Dirut saya tidak bisa memantau langsung dari Papua hingga Aceh. Ada mekanisme pengawasan yang dilakukan dari Divre Bulog ke subdivre Bulog dan kepala gudang hingga mitra Bulog.

Itu dilakukan secara berjenjang, mereka yang salah dan terlibat mendapat sanksi atau hukuman. Tidak bisa misalnya, menteri yang melakukan korupsi lalu dianggap presidennya terlibat. Atau, kepala subdivre yang nakal kemudian kepala divre dianggap terlibat. Saya lihat rentang tanggung jawabnya. Jika memang bersalah saya laporkan ke aparat penegak hukum.

Tapi mengapa yang diberi sanksi hanya setingkat kepala gudang dan kepala subdivre?
Seperti saya bilang tadi semua yang bermasalah sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Biarlah aparat hukum bekerja, saya tidak mau berandai-andai.

Ada yang menyebut kasus NTB dan Madura semula ditutup-tutupi karena melibatkan adik ipar Anda?
Ah, itu isu. Prinsipnya semua sudah saya serahkan kepada aparat penegak hukum. Di masa saya itu  pegawai Bulog yang nakal-nakal sudah banyak yang dimutasikan dan diberhentikan. Sekarang yang nakal-nakal sudah jauh berkurang.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More