LSM: Orang Bulog Jadi Bagian Mafia Beras (4)

Penulis: MI/Faw/T-2 Pada: Kamis, 12 Mar 2015, 00:00 WIB Megapolitan
LSM: Orang Bulog Jadi Bagian Mafia Beras (4)

ANTARA FOTO/Suryanto

Pengantar:
NAIKNYA harga beras di awal 2015 disebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah bangsa ini. Diduga salah satu penyebabnya adalah jaringan para mafia beras yang menguasai gudang penyimpanan beras milik Badan Urusan Logistik (Bulog). Tim investigasi Media Indonesia menelusuri carut marut peredaran beras ini dan melaporkannya dalam enam tulisan mulai Senin (9/3)  ini merupakan tulisan keempat.
------------------------

PERMAINAN mafia dalam pasar beras sangat terasa. Apalagi, berdasarkan temuan timbunan beras di gudang Bulog di saat harga beras sedang melambung. Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan mengungkapkan gejala itu terlihat dari hasil blusukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (25/2).

Di mana, pada Agustus 2014, harga beras menengah seharga Rp9.000 per kilogram naik menjadi Rp12.000 per kilogram pada Februari 2015. Sehingga, harga beras meroket di kisaran 25%-30%. Padahal, pemerintah mengatakan stok beras Bulog mencapai 1,4 juta ton, atau masih cukup hingga masa panen.

Orang-orang Bulog, ungkap Agusdin, bersama jaringan mitra yang disebut jaringan semut telah menjadi kartel/mafia beras.  ''Bulog harusnya bisa mengantispasi, sayangnya orang-orang di Bulog telah menjadi bagian dari masalah beras,'' tuding Agusdin.

Di masa kepemimpinan Soetarto Alimuso, lanjut dia, banyak harapan positif terhadap kinerja Bulog. Namun, jauh panggang dari api. ''Saya yang pertama-tama menaruh harapan, karena Sutarto dari Kementerian Pertanian. Dia mengerti tentang pertanian/padi, ternyata meleset,'' ungkap Agusdin.

Dari penelusuran Wamti, jelas Agusdin, selama operasi pasar beras yang dilakukan Bulog hanya dinikmati oleh pedagang beras besar. Dari pedagang besar itu djual ke pedagang kecil dengan harga lebih mahal sebesar Rp300 per Kg. Kartel beras ada di pasar induk beras Cipinang. ''Karena itu Bulog jangan lagi ke mitra yang notabene adalah pedagang beras besar, tapi ke koperasi atau usaha pedesaan (uped). Di daerah sudah ada kelompok tani yang bisa diberdayakan untuk uped,'' imbuh Agusdin.

Ketua Protanikita Bonang menambahkan, harus ada audit terhadap asset termasuk cadangan dan kualitas beras. ''Tugaskan auditor independen untuk mengaudit kepengurusan Bulog lama. Apa kualitas berasnya sesuai perintah Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Tidak fair juga kalo direksi Bulog yang baru ikut bertanggung jawab,'' tukasnya. Mantan Dirut Perum Bulog Soetarto Alimuso menampik tudingan-tudingan tersebut. Menurutnya, pemerintah harusnya mengeluarkan cadangan beras yang dimilikinya.

Kondisi musim paceklik sudah diantisipasi Bulog semasa kepemimpinannya. Salah satunya adalah dengan memperkuat cadangan beras pemerintah, saat ini ada sekitar 1,4 juta ton. ''Tidak perlu impor beras, saat ini tinggal bagaimana pemerintah mengelola cadangan beras tersebut.Pasar disuplai 50 ribu ton beras sehari, tentunya harga tidak akan melonjak-lonjak. Bisa kita tahan,'' ujar Soetarto.

Melonjaknya harga beras saat ini, lanjut Soetarto, merupakan akibat dari beberapa faktor. Di antaranya iklim basah pada 2014 yang mengakibatkan kelembaban tinggi sehingga hasil panen padi kurang baik, penyaluran beras raskin  yang tertunda satu bulan dan sebagainya.

Terkait tudingan Bulog bagian dari mafia beras , Soetarto menjawab selama kepemimpinannya banyak pegawai Bulog yang dimutasi dan dipecat. Mereka yang melanggar aturan dilaporkan kepada penegak hukum. ''Kasusnya sudah ada yang ditangani kejaksaan, seperti di Jawa Timur,'' imbuhnya. (Faw/T-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More