Selasa 22 Agustus 2017, 10:43 WIB

MTI Nilai Putusan MA Soal Taksi Daring Meresahkan

Kisar Rajaguguk | Ekonomi
MTI Nilai Putusan MA Soal Taksi Daring Meresahkan

MI/PANCA SYURKANI

 

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) No 37P/HUM/2017 tentang taksi daring (online) dinilai bisa memicu keresahan. Pasalnya, putusan MA tersebut hanya mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pustusan MA tersebut diterima oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemarin, Senin (21/8). Kemenhub menyatakan akan menata ulang dan taat azas dalam menyikapi putusan MA terkait uji materi Permenhub No. PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MTI, Mahkamah Agung seharusnya dalam mengambil keputusan mengacu kepada UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha dan UU Anti Monopoli.

“ Di saat pemerintah sedang gencarnya menata transportasi umum yang kian terpuruk, seyogyanya para hakim MA berpikir lebih realistis. Oleh sebab itu pertimbangan sosiologis keberagaman masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan secara matang,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Djoko, transportasi orang harus mengandung unsur selamat, aman dan nyaman. Pemerintah kata dia, harus punya instrumen untuk mengawasi praktek bisnis transportasi dimanapun untuk menjaga keseimbangan dan penataan transportasi secara nasional.

“Hendaknya, hakim di MA sebelum memutuskan itu, mau mendengarkan banyak stakeholder secara langsung, misalnya Organda, YLKI, MTI, akademisi bidang transportasi,” ujarnya.

Djoko mengatakan jika nanti ujungnya keputusan MA ini menjadi masalah baru di daerah, para hakim MA ini harus berani bertanggungjawab. Karena menurut dia keputusan MA ini adalah keputusan final. Jika kemudian menimbulkan gejolak bagaimana?. Sebenarnya, Kemenhub, imbuh Djoko, dengan Permenhub Nomor: PM 26/ 2017 sudah memberikan keleluasaan.

“Pertimbangan sosiologi ini penting jangan melihat di Jakarta, di daerah sudah bergolak. Jangan drastis seperti ini akan menganggu kondisi yang ada,” tegasnya.

Djoko pun meminta agar Hakim MA ini perlu diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri, karena kuat dugaan sudah masuk angin. Djoko pun mempertanyakan, kenapa sampai mengeluarkan keputusan itu dan jika ada kerusuhan di bawah siapa yang tanggungjawab?

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (22/8)mengatakan Kemenhub telah menerima salinan putusan MA dengan Nomor: 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Setelah diterimanya putusan MA tentang Uji Materi PM 26 Tahun 2017 pada 1
Agustus 2017, Hengki menyampaikan sikap Kemenhub akan taat azas dan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, kata dia, Kemenhub akan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mencari upaya agar putusan MA tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Hengki menjelaskan di dalam putusan MA tersebut terdapat sejumlah pasaldari hasil pembahasan dalam persidangan yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dia merinci sedikitnya terdapat 14 poin dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu
UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Oleh MA ke-14 poin ini telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat, dan memerintahkan kepada Menhub untuk mencabut pasal-pasal yang terkait dengan 14 poin dalam peraturan menteri tersebut," ujarnya.(Ant/OL-3)

Baca Juga

Medcom.id

Bunga Rendah Perlu Dukungan Fiskal

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 19 September 2020, 06:50 WIB
Pertumbuhan kredit lebih rendah daripada pertumbuhan dana pihak...
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Erick Tugasi Ahok Mentransformasi Pertamina

👤Try/Ant/E-1 🕔Sabtu 19 September 2020, 06:40 WIB
Erick Thohir meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun tim yang kuat agar Pertamina bisa melakukan...
ANTARA FOTO/Candra Yanuarsyah

Penerima Subsidi Upah Mencapai 11,8 Juta

👤Ins/E-3 🕔Sabtu 19 September 2020, 06:30 WIB
Saat ini total sudah 11,8 juta data dan nomor rekening penerima bantuan berupa subsidi upah diserahkan kepada...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya