Rabu 26 Juli 2017, 09:30 WIB

KPU Diminta Bekerja secara Simultan

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
KPU Diminta Bekerja secara Simultan

Ist

 

KETUA Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi mengatakan KPU harus bekerja secara simultan dalam menyusun peraturan KPU untuk memayungi teknis penyelenggaraan Pemilu 2019.

Uji materi terhadap UU Pemilu yang baru saja disahkan bisa menjadi ganjalan bagi KPU dalam membuat aturan serta menjalankan tahapan pemilu.

"Sebaiknya dari sekarang saya kira KPU sudah bisa menyusun PKPU untuk tahapan pemilu sehingga uji materi MK, apa pun hasilnya, KPU bisa menyesuaikan," kata Veri ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. Menurut Veri, secara normatif KPU tetap bisa mengebut penyusunan PKPU berdasarkan UU Pemilu yang baru. Namun, secara teknis nantinya tetap harus menyesuaikan keputusan MK.

Lebih dari itu, Veri menyebut penting bagi seluruh pihak agar putusan MK bisa segera keluar sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap aturan teknis yang juga bisa berpengaruh pada tataran tahapan pemilu. Untuk itu, ia pun berharap MK bisa mengutamakan proses gugatan uji materi UU Pemilu.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan akan segera melayangkan gugatan. Ia menegaskan materi gugatannya akan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden yang dipatok 20% perolehan kursi nasional dan/atau 25% perolehan suara nasional yang tercantum pada pasal 222. "Itu (presidential threshold) yang akan saya (judicial) review ke MK," kata Yusril.

Menurut Yusril, pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan pasal 6a dalam UUD 1945. Disebutkan dalam pasal itu, setiap partai politik punya hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Yusril menyatakan gugatan mengenai pasal tersebut dilakukannya secara pribadi, bukan secara kepartaian. Menurutnya, PBB mungkin akan mengajukan gugatan lain, seperti halnya ambang batas parlemen 4%. Ambang batas parlemen ini diberlakukan secara nasional.

"Sudah saya pelajari pasal 222 tentang presidential threshold. Itu yang akan saya (judicial) review ke MK. Itulah mengapa gugatannya terpisah. Saya sendiri dan PBB akan menggugat hal lain. Begitu Presiden teken UU-nya dan dimuat dalam lembar negara, selesai langsung kita gugat," ujar Yusril. Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono menyatakan MK mempertimbangkan untuk memprioritaskan uji materi UU Pemilu 2017. "Bahwa ini UU Pemilu ditunggu sebagai landasan pemilu. Tentu ini menjadi pertimbangan majelis hakim," kata Fajar. (Deo/Ant/P-4)

Baca Juga

Medcom.id

Bakamla Tutup Akses Jalur Tikus

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 01 April 2020, 07:20 WIB
TKI yang dinyatakan sehat tetap harus menjalani karantina mandiri setiba di daerah...
MI/MOHAMAD IRFAN

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Bupati Solok Selatan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 01 April 2020, 07:12 WIB
Yamin bakal membeberkan seluruh alur rasuah dalam kasus dugaan suap pembangunan Masjid Agung dan Jembatan Ambayan di Kabupaten Solok...
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Kunjungan Tahanan KPK Diganti jadi Video Call

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 01 April 2020, 06:57 WIB
Untuk mencegah penuyebaran covid-29, KPK mengubah sistem kunjungan bagi tahanan di Rumah Tahanan KPK. dengan menggunakan video...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya