EBT Tergantung Komitmen Politik

Penulis: Ric/H-1 Pada: Kamis, 29 Jun 2017, 08:23 WIB Humaniora
EBT Tergantung Komitmen Politik

Sekretaris Negara Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi Pemerintah Federal Jerman Rainer Baake -- AFP PHOTO/Jacques Demarthon

KOMITMEN politik menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pemasok utama sumber e­nergi nasional. Dengan adanya komitmen, regulasi akan mudah dilahirkan untuk memediasi kebutuhan industri dan investor energi terbarukan.

“Kalau ada komitmen, kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap fossil fuel, membayangkannya memang dulu mustahil, tapi semua bisa kalau ada niat,” ucap Sekretaris Negara Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi Pemerintah Federal Jerman Rainer Baake saat dijumpai Media Indonesia dalam forum Green Economy-Peluang dan Tantangan Transisi Energi, di Berlin, Jerman, Kamis (22/6).

Regulasi yang dimaksud, lanjut dia, ialah menyederhanakan skema feed-in tarrif yang membuat masyarakat dan industri membangun sumber listrik mereka.

Dengan sumber energi listrik, pemakaian bisa dilakukan secara pribadi atau dijual kepada jaringan listrik umum untuk dibeli negara dan disalurkan kembali kepada masyarakat.

Di Jerman, harga listrik dari energi terbarukan yang dinikmati masyarakat 0,03 euro per kwh, sedangkan energi dari pembangkit batu bara 0,45 euro per kwh.

Energi terbarukan yang berasal dari masyarakat dibeli pemerintah dengan harga 0,10 euro per kwh.
Satu yang pasti, lanjutnya, biaya teknologi energi terbarukan terus turun. Hal itu pasti menguntungkan pemerintah yang berkomitmen. Menurut catatan, Abu Dhabi, UEA, baru membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1,2 Gw yang per kwh-nya dijual 0,02 euro .

Dengan skema penjualan listrik, masyarakat akan aktif. Keterlibatan masyarakat dipandang sebagai hal penting untuk membuat pemerintah mengeluarkan skema feed-in tarrif yang menguntungkan masyarakat. “Renewable energy bisa jadi sesuatu yang mungkin kalau orang-orang berpikir bisa menghasilkan uang dari sini,” ucap Direktur Climate Energy and Cities World Future Council Stefan Schurig. (Ric/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More