Rabu 14 Juni 2017, 17:46 WIB

Parlemen Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu 2018

Tesa Oktiana Surbakti | Ekonomi
Parlemen Setujui Pagu Anggaran Kemenkeu 2018

Ilustrasi

 

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu indikatif anggaran 2018 sebesar Rp45,72 triliun yang diajukan Kementerian Keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ke depan sejalan dengan nafas Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang menitikberatkan percepatan pembangunan infrastruktur dan memacu investasi.

"Menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan Rp45,72 triliun berikut sejumlah program prioritas," ujar pimpinan rapat Marwan Cik Asan dari Fraksi Partai Demokrat, Rabu (14/6).

Sebelum mendapat persetujuan dari parlemen, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan sumber dana dari anggaran yang dirumuskan meliputi Rupiah murni sebesar Rp32,7 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp12,9 triliun dan Badan Hubungan Luar Negeri (BHLN) Rp35,9 miliar.

Pagu anggaran indikatif Kementerian Keuangan terdiri dari sana operasional Rp25,53 triliun dan nonoperasional Rp20,19 triliun.

Sejumlah proyek prioritas kementerian tahun depan di antaranya ialah penyusunan regulasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyusunan sistem penyaluran subsidi berikut bantuan sosial (bansos), merumuskan kebijakan dan implementasi hubungan keuangan pusat dengan daerah, reformulasi kebijakan dan pengelolaan dana desa, penyusunan regulasi fasilitas pajak dan bea cukai dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) hingga menyusun regulasi insentif pajak untuk industri dalam negeri penggerak Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

"Kami juga akan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelolaan dana desa. Kemudian juga memodernisasi sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk multichannel e-services di bidang perpajakan," tutur Ani, sapaan akrabnya.

Total pagu anggaran indikatif sebesar Rp45,72 triliun dialokasikan ke berbagai unit. Dengan rincian Sekretariat Jenderal mendapatkan alokasi anggaran Rp20,87 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp112,84 miliar dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Anggaran Rp166,58 miliar.

Sementara Direktorat Jenderal Pajak memperoleh kotak anggaran sebesar Rp6,21 triliun yang nantinya digunakan untuk perluasan dukungan dan pemberian data, "bussiness development services", implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI), pembentukan Kantor Pajak Pratama (KPP) mikro serta penerapan sistem aplikasi manajemen data keuangan.

Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerima alokasi Rp3,25 triliun. Anggaran tersebut akan dipakai DJBC untuk menjalankan kegiatan unggulan salah satunya mengimplementasikan "advance manifest system self correction".

"Kemudian alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp134,52 miliar. Programnya mencakup sinkronisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik antar daerah dan penguatan pelaksanaan pemantauan agar sistem keuangan lebih transparan," terang Ani.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mendapat pagu anggaran Rp131,55 miliar. Pagu indikator untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan Rp12,53 miliar yang mana terdapat sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU Sawit sebesar Rp10,9 triliun.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memperoleh alokasi sebesar Rp872,91 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rp671,71 miliar, dan pagu indikatif Badan Kebijakan Fiskal (BKF) senilai Rp157,41 miliar untuk penyelenggaraan sidang tahunan IMF-World Bank 2018, serta penyusunan revisi Undang-undang Bank Indonesia (BI) dan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Untuk pagu dan realisasi Kemenkeu di 2017, total belanja pegawai mencapai Rp41,58 miliar di mana tertinggi adalah DJPRR sebesar 49,73% dan terendah DJPK 34,18%. Adapun belanja barang dialokasikan Rp21,9 triliun dengan realisasi 30,74%. Lalu belanja modal Rp1,19 triliun, realisasinya baru 8,77%," urainya.

Adapun total belanja Kementerian Keuangan secara keseluruhan dialokasikan Rp40,8 triliun termasuk BLU Sawit. Realisasi penyerapan anggaran sampai saat ini sebesar 35%. (OL-6)

Baca Juga

Istimewa

Covid-19 Tak Halangi Petani Indramayu Panen Raya Padi dan Jagung

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Maret 2020, 13:17 WIB
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Indramayu Takmid mengatakan Kementan setiap tahun menggelontorkan bantuan untuk Kabupaten...
Antara/Rahmad

Terdampak Covid-19, Pemerintah Siap Beli Produk Perikanan

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 29 Maret 2020, 10:40 WIB
Pasar produk perikanan global ikut terdampak pandemi covid-19. Mengantisipasi turunnya permintaan, pemerintah berencana  membeli...
Dok. Pribadi

Kementan Jamin Kelancaran Distribusi Pangan

👤DESPIAN NURHIDAYAT 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:50 WIB
Karena menyangkut hajat hidup masyarakat, Kementan berupaya pangan sampai ke...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya