Selasa 13 Juni 2017, 10:32 WIB

KPK Periksa Eks Ketua BPPN Edwin Gerungan

Surya Perkasa | Politik dan Hukum
KPK Periksa Eks Ketua BPPN Edwin Gerungan

Edwin Gerungan -- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil eks pejabat keuangan yang berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kali ini penyidik memeriksa Edwin Gerungan, 'senior' Syafruddin Arsjad Tumenggung (SAT) di jabatan Ketua BPPN.

Edwin merupakan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional sejak 6 November 2000 hingga 25 Juni 2001. Dia dipanggil untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk Bank Dagang Nasional Indonesia dengan obligor Sjamsul Nursalim.

"Yang bersangkutan (Edwin) diperiksa untuk saksi tersangka SAT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (13/6). Selain Edwin, KPK juga memanggil Direktur Utama PT Datindo Entry Com, Ester Agung Setiawati. Dia dipanggil untuk kasus dan tersangka yang sama.

Edwin sendiri diketahui sebagai profesional yang telah lama berkecimpung di dunia perbankan nasional. Dia pernah dipercaya untuk menjadi komisaris di Bank Danamon dan Bank Mandiri, sebelum akhirnya hijrah ke sektor pertambangan multinasional.

KPK sudah memanggil sejumlah eks petinggi BPPN lainnya ditambah mantan pejabat negara yang terkait dengan sektor ekonomi, perbankan, dan keuangan di era 2000-an beberapa minggu belakangan. Sebut saja mantan Menko Ekonomi Keuangan dan Perindustrian Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli serta mantan Menteri Keuang?an Bambang Subianto.

Febri menyebutkan, KPK memang terus menggali kasus SKL BLBI untuk BDNI yang dinilai merugikan negara Rp3,7 triliun dari segi kebijakan dan aturan. Salah satunya soal perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dengan BPPN untuk menghapuskan utang BLBI.

BDNI merupakan salah satu bank berlikuiditas terganggu karena dampak krisis ekonomi 1998. BDNI mengajukan pinjaman lewat skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Namun dalam perjalanannya, BDNI menjadi salah satu kreditor yang menunggak. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang lebih ringan dengan dasar Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 Tahun 2002.

Berdasarkan Inpres tersebut, bank yang menjadi obligor BLBI bisa dinyatakan lunas hutangnya jika membayar lewat 30 persen uang tunai dan menyerahkan aset senilai 70 persen dari nilai hutang.

Syafruddin yang telah menjabat sebagai Ketua BPPN sejak April 2002, mengusulkan ke Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) agar SKL BDNI disetujui pada Mei 2002.

Perubahan litigasi pada kewajiban BDNI jadi rekstruturisasi aset sebesar Rp4,8 triliun. Hasil restrukturisasi adalah Rp1,1 triliun dinilai dapat dipenuhi dan ditagihkan ke petani tambak yang memiliki hutan ke BDNI.

Namun, hutang senilai Rp3,7 triliun tidak dibahas dalam proses restrukturisasi. Sehingga ada kewajiban BDNI sebagai obligor yang belum ditagih.(OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More