Selasa 13 Juni 2017, 06:02 WIB

Gejolak Marawi Bangkitkan Sel-Sel IS di Indonesia

Gol/P-4 | Politik dan Hukum
Gejolak Marawi Bangkitkan Sel-Sel IS di Indonesia

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo -- MI/Arya Manggala

 

INSIDEN pemberontakan yang dilakukan milisi Maute di Kota Marawi, Filipina, amat berpotensi membangkitkan sel-sel tidur di Indonesia. Apabila tidak ada langkah pencegahan, sel-sel tidur yang sudah terafiliasi dengan kelompok Islamic State (IS) itu dapat melebur dan menjadi radikal.

Demikian pernyataan ­Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika memberikan sambutan di acara Buka Puasa Bersama dan Dialog dengan Pimpinan Redaksi Media Massa dan Pimpinan Organisasi Pers di Balai Sudirman, Jakarta, kemarin.

“Ini yang perlu kita waspadai. Kita tidak pernah dengar terjadi apa-apa di Marawi karena kita tidak bisa dengar sel-sel tidur yang sudah terbentuk dari awal. Begitu dibangunkan, sel-sel tidur ini akan langsung bergabung dengan kelompok radikal,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan lain yang tidak kalah penting ialah mengantisipasi pergeseran kelompok IS ke Indonesia. Maklum, informasi intelijen menyebutkan bahwa kelompok radikal yang memiliki basis di Suriah dan Irak itu telah masuk ke sejumlah wilayah, seperti Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan Pulau Morotai, Maluku Utara.

“Kalau ada langkah yang membangunkan sel tidur ini maka berbahaya. Dalam konteks ini, apabila kita tidak bisa menangani, tangan dari luar akan datang dengan dalih kemanusiaan.”

Dalam kesempatan tersebut, Panglima juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan militer dalam pemberantasan terorisme. “Saya katakan yang dipinta oleh TNI hanya satu, divisi teroris. Itu (kasus terorisme) adalah kejahatan terhadap negara. Kita bisa melihat di (insiden) Suriah, di Filipina,” ujar Gatot.

Ia menjelaskan, sejarah UU pidana terorisme yang saat ini masih berlaku ternyata dibuat atas desakan dunia internasional, khususnya pascaperistiwa Bom Bali I dan II. Kala itu dunia internasional meminta pemerintah Indonesia segera mengungkap perkara.

“Jadi, UU ini untuk mengungkap bom. Sehingga sebelum UU itu ada 3 bom meledak. Setelah UU ini ada 40 bom minimal yang sudah meledak. Keterlibatan TNI terserah mau diapakan. Kita perlu UU juga yang mencegah bom, bukan hanya menyidik saja,” pungkasnya. (Gol/P-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More