Selasa 13 Juni 2017, 06:02 WIB

Fahri dan Fadli Diadukan ke MKD

Astri Novaria | Politik dan Hukum
Fahri dan Fadli Diadukan ke MKD

Fahri Hamzah (kiri) dan Fadli Zon. -- MI/Susanto

 

KOALISI Tolak Hak Angket KPK (Kotak) melaporkan Wakil Ketua DPR dari F-PKS Fahri Hamzah dan dari F-Gerindra Fadli Zon serta 23 anggota Pansus Angket KPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kotak merupakan gabungan dari sejumlah LSM, seperti Tangerang Public Transparency Watch, ICW, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Pusat Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Pendidikan Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dan Indonesia Budget Center. Laporan Kotak telah diterima staf Sekretariat MKD DPR. Namun, ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan diberi waktu hingga 14 hari ke depan.

Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan laporan itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pengajuan hak angket. “Substansi hak angket bertentangan dengan UU MD3,” ujar Julius di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Pihaknya melaporkan Fahri dan Fadli karena dianggap terlibat langsung dalam pembentukan hak angket. Fahri memimpin langsung rapat paripurna yang mengesahkan hak angket sebagai usulan resmi DPR, sedangkan Fadli karena tetap memproses pembentukan struktur pansus angket yang tidak diwakili semua fraksi. “Kami datang ke sini dengan keyakinan laporan akan diproses. Bila tidak ditanggapi, itu mengamini asumsi publik yang negatif, yakni DPR tidak antikorupsi,” tandasnya.

Saat datang ke MKD, Kotak menggunakan masker penutup mulut. Peneliti ICW Tibiko Zabar mengatakan hal itu sebagai simbol bahwa mereka mencium aroma tidak sedap yang ada di Pansus Hak Angket KPK.

“Kami pakai masker sebagai simbol karena kami mencium bau tidak sedap terkait hak angket KPK. Kami ingatkan lagi kepada anggota dewan, jangan menjadikan hak angket ini untuk kepentingan kelompok dan pribadi jika ingin masih dipercaya publik,” tegasnya.

DPR telah resmi membentuk panitia angket yang diketuai Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar) dengan wakil ketua Risa Mariska (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), dan Taufiqulhadi (NasDem).

Laporan wajar
Dalam menanggapi laporan itu, anggota Pansus Angket KPK Muslim Ayub menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan laporan tersebut. Ia menilai wajar bila koalisi masyarakat melihat pembentukan pansus angket tidak sah. “Ya, sah-sah saja kalau ada yang mengatakan tidak sah. Namun, ketentuan hukumnya kan ada di MD3,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai wajar Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap mengenai pansus angket. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mudah mengintervensi kerja pansus angket. “Angket itu sudah ada ketentuannya dalam UU MD3. Itu hak anggota dalam memberikan pendapat,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah tidak bisa mengintervensi DPR terkait pengajuan hak angket tersebut walaupun pemerintah mendukung KPK. “Kita tidak mencampuri. Ini kan cabang-cabang kekuasaan. Kita kan tidak bisa intervensi. Setiap pemegang kekuasaan negara kan punya kewenangan masing-masing.”

Menurut dia, pemerintah tidak bisa bertindak apa pun dalam menghadapi polemik itu. “Karena apa? Jangan-jangan nanti Presiden yang diangket. Iya, kan?” kata dia di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR. (P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More