Selasa 13 Juni 2017, 02:30 WIB

Kualitas Demokrasi RI Tergolong Rendah

Administrator | Politik dan Hukum
Kualitas Demokrasi RI Tergolong Rendah

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

 

KENDATI Indonesia masuk tiga besar negara demokrasi, kualitas demokrasi RI tergolong di peringkat bawah di dunia. Kurangnya kepatuhan terhadap kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu penyebab.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengemukakan hal tersebut di dua kesempatan terpisah, yakni seusai pelantikan anggota DKPP periode 2017-2022, di Istana Negara, Jakarta, dan ketika acara serah terima jabatan anggota DKPP di gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, kemarin.

“Kita merupakan negara demokrasi terbesar ketiga, tapi dari kualitas masih rangking bawah. Maka perlu peran DKPP untuk memperbaikinya,” kata Jimly.

Ia menilai sejumlah sosok yang dilantik Presiden Joko Widodo menjadi anggota DKPP merupakan pilihan yang tepat yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Mereka memiliki tugas berat menghadapi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.

“Kita akan menghadapi Pilkada 2018 yang jumlahnya lebih banyak dan daerahnya kompleks semua, ada 17 gubernur dan yang lebih penting persiapan 2019 yaitu pemilu serentak pertama dalam sejarah RI,” papar Jimly.

Ia menyebutkan, berdasarkan undang-undang yang baru, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawalsu), maupun DKPP memiliki kedudukan yang lebih kuat. DKPP akan memiliki sekretariat baru, Bawaslu juga akan mendapatkan status final di tingkat kabupaten.

Jimly berharap apa yang dirintis selama lima tahun terakhir bisa terus ditingkatkan dan semakin baik. Anggota baru DKPP diharapkan menjaga fungsi dan peran DKPP. “Pekerjaan DKPP ini seperti buku. Jadikan pekerjaan itu buku supaya kita sibuk berpikir, tidak sibuk cari uang, cari jabatan, karena yang kita urus itu orang yang cari jabatan. Kita jangan ikut cara pikir begitu.”

Menurut Jimly, semua perkara di DKPP hingga 8 Juni 2017 sudah diputus. Bila diakumulasikan, sepanjang lima tahun, terdapat 1.871 teradu yang disidangkan di DKPP. Dari jumlah itu, sebanyak 459 anggota penyelenggara pemilu diberhentikan karena terbukti bersalah melanggar etik. Sekitar 64% dari total 459 anggota penyelenggara pemilu yang pernah diberhentikan berasal dari Papua. (Mut/Ant/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More