Senin 12 Juni 2017, 20:08 WIB

Dua Pimpinan DPR dan Pansus Angket KPK Dilaporkan ke MKD

Astri Novaria | Politik dan Hukum
Dua Pimpinan DPR dan Pansus Angket KPK Dilaporkan ke MKD

Perwakilan Koalisi Tolak Hak Angket untuk KPK melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon dan 23 Anggota Pansus Hak Angket KPK DPR-RI . MIMOHAMAD IRFAN

 

KOALISI Tolak Hak Angket KPK (KOTAK) melaporkan Wakil Ketua DPR RI dari F-PKS Fahri Hamzah dan dari Fadli Zon (F-Gerindra) serta 23 anggota Pansus Angket KPK ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Adapun, KOTAK terdiri dari Tangerang Public Transparancy Watch, ICW, Lembaga Bantuan Hukum Pers, Pusat Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Pendidikan Anti Korupsi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Tangerang Education Center, dan Indonesia Budget Center. Laporan KOTAK telah diterima oleh Sekretariat MKD DPR RI. Hanya ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan diberi waktu hingga 14 hari untuk membereskannya.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan pihaknya melaporkan mereka lantaran melihat adanya dugaan pelangaran kode etik terkait pembentukan hak angket terhadap KPK.

"Subsansi hak angket bertentangan dengan UU MD3. Ada ketentuan ketika menyusun hak angket oleh setengah anggota yang hadir. Tapi tetap disepakati sebagai usulan DPR dalam Rapat Paripurna. Semua tidak sesuai dan transparan," ujar Julius di Gedung DPR RI, Senin (12/6).

Pihaknya melaporkan Fahri dan Fadli karena dianggap terlibat langsung dalam pembentukan hak angket. Dalam hal ini, sambung dia, Fahri memimpin langsung rapat paripurna yang mengesahkan hak angket sebagai usulan resmi DPR. Sedangkan Fadli dilaporkan karena tetap memproses pembentukan struktur pansus angket yang masih diperdebatkan keabsahannya.

"Kami datang ke sini dengan keyakinan laporan akan diproses. Mengingat DPR masih ada citra yang harus dipertahankan ke publik agar tetap percaya. Kalau tidak diusut, itu mengamini asumsi publik yang negatif terhadap DPR. Mengatakan, DPR tidak relevan dan anti korupsi," tandasnya.

Pada kesempatan itu, KOTAK tampak menggunakan masker penutup mulut. Peneliti ICW, Tibiko Zabar mengatakan hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa mereka mencium aroma tidak sedap yang ada di Pansus Hak Angket KPK ini.

"Kami pakai masker sebagai simbol, karena kami mencium bau tidak sedap terkait hak angket terhadap KPK. Kami ingatkan lagi kepada anggota dewan, jangan menjadikan hak angket KPK ini dalam kepentingan kelompok dan pribadi jika ingin masih dipercaya publik," tegasnya.

Pengajar dari Pusat Pendidikan Anti Korupsi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fira Mubayyinah menyampaikan setidaknya ada empat rekomendasi terkait pelaporan ini. Pertama, pihaknya meminta untuk segera dilakukan pemanggilan kepada pihak terlapor. Kedua, menghentikan hak angket yang terus digulirkan, tujuannya demi menuntaskan perkara kasus korupsi untuk segera selesai. Ketiga, meminta kepada DPR untuk menegakkan kode etik dengan maksimal. Keempat, memberikan informasi terkini terkait perkembangan pelaporannya. "Soal sanksi kepada terlapor, kita tetap harus sesuai dengan prosedur yang berlaku," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Pansus Angket KPK, Muslim Ayub tidak mempermasalahkan dilaporkan ke MKD. Ia menilai wajar adanya koalisi masyarakat yang melihat pembentukan Pansus Angket KPK tidak sah. Menurutnya hal itu akan dikaji sesuai UU MD3.

"Ya sah saja, nanti bisa saja orang mengatakan tidak sah. Tapi ketentuan hukumnya kan ada di MD3," ungkapnya.

Selain itu, ia menilai wajar Ketua KPK, Agus Rahardjo meminta Presiden RI Joko Widodo untuk bersikap mengenai Pansus Angket. Namun ia mengingatkan pemerintah tidak mudah melakukan intervensi kerja Pansus Angket.

"Angket itu memang sudah ada dalam UU MD3, angket itu adalah hak anggota dalam memberikan pendapat dan sebagainya," pungkasnya.

Secara terpisah, Anggota Pansus Angket KPK dari F-PDIP, Masinton Pasaribu meminta KPK tidak perlu risih jika memang jujur menjalankan tugasnya selama ini. KPK diminta tidak melibatkan Presiden untuk menghadapi Pansus Angket KPK. "Ya, kalau bersih ngapain risih kalau jujur ngapain takut. Hadapi saja angket ini," ujar Masinton.

Menurutnya, apa yang dilakukan DPR saat ini untuk menjadikan KPK menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya rakyat. DPR, sambung dia, berkomitmen kuat menjadikan lembaga KPK profesional dan terbebas dari kepentingan.

Pihaknya akan segera memulai bekerja dalam pekan ini dengan tahap awal mendengar pandangan dari akademisi, pakar dan pihak terkait yang berurusan dengan KPK. Pansus juga akan memanggil masyarakat yang melaporkan, keberatan dan mungkin pernah merasa dizalimi oleh KPK.

"Seperti Romli Atmasasmita, Andi Hamzah, dan Yusril Ihza Mahendra. Jumlah totalnya nanti sesuai kebutuhan akan kita undang. Intinya begini, apa yang dibangun selama ini bahwa angket untuk memperlemah KPK, saya rasa pandangan itu tidak tepat," pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More