Senin 12 Juni 2017, 15:07 WIB

Eko Susilo Hadi Dituntut 5 Tahun Penjara

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Eko Susilo Hadi Dituntut 5 Tahun Penjara

Terdakwa dugaan suap pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. MI/Susanto

 

DEPUTI Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu Eko juga dituntut membayar denda Rp250 juta dengan subsidier tiga bulan.

Jaksa memandang Eko terbukti menerima suap dari Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah sebesar Rp2 miliar terkait proyek pengadaan alat pemantauan satelit di Bakamla.

"Menuntut agar majelis hakim memutuskan terdakwa Eko Susilo Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi," ujar jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/6)

Meski begitu Jaksa menilai Eko selama persidangan bersikap korporatif dalam proses persidangan, untuk perkaranya maupun perkara lainnya. Selain itu Jaksa juga mengungkapkan bahwa Eko mengakui kesalahannya dan menyesal akan perbuatannya dan telah mengembalikan uang yang diterimanya kepada KPK.

Meski Eko sebelumnya mengaku dirinya hanya mengikuti perintah penerimaan suap arahan dari Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Namun dalam prosesnya Eko juga menanyakan jatah fee tersebut kepada rekannya.

Saat pemeriksaan sebagai terdakwa, Eko mengakui adanya arahan dari Kepala Bakamla terkait pembagian fee 7,5% dalam proyek pengadaan alat pemantauan satelit.

Fee tersebut tak langsung diberikan sekaligus, namun diberikan 2% terlebih dulu. Arie memintanya membagi jatah 2% tersebut untuk Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan masing-masing 1% atau sebesar Rp1 miliar.

Atas tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa, Eko melalui kuasa hukumnya akan menyampaikan pembelaan pada senin depan. Majelis Hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga Senin (19/6) untuk pembacaan pembelaan Eko. (X-12)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More