Selasa 06 Juni 2017, 21:05 WIB

Pemerintah akan Rehabilitasi 3.000 Sekolah Rusak

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Pemerintah akan Rehabilitasi 3.000 Sekolah Rusak

ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki

 

BERDASARKAN data pokok pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga Desember 2016, tercatat 3.000 sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam kondisi rusak.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMP Kemendikbud, Firdaus Yunidarta, mengutarakan, data kerusakan gedung lama tercatat sekitar 7.000, tetapi setelah diverifikasi melalui Dapodik ternyata terdapat 3.000 sekolah dalam kategori rusak berat dan ringan.

"Jadi, ada 3.000 sekolah rusak dengan kategori rusak berat dan rusak ringan. Ini data real setelah kita melakukan verifikasi,” kata Firdaus didampingi staf Subdit Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan $MP Ari Budianto di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (6/6).

Dia mengungkapkan, munculnya perbedaan data ini terjadi karena pendataan sarana prasarana tidak melibatkan tim khusus. Pemerintah pusat mempercayakan pada sekolah. Sementara sekolah, yakni guru dan kepala sekolah, tidak memiliki keahlian tentang bangunan.

Untuk itu, lanjut Firdaus, pada pendataan verifikasi, pihaknya melibatkan perguruan tinggi (PT) yang memiliki Fakulitas Teknik di setiap daerah. Diakuinya, peran PT sangat membantu mempercepat proses pendataan. Pihaknya saat ini baru berkerja sama dengan 23 PT.

Menurut dia, renovasi sekolah akan dilakukan dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama terdapat 906 sekolah yang telah mendapat Surat Keputusan (SK) direhabilitasi.

Pada tahap pertama ini, dana telah dicairkan untuk perbaikan 700 sekolah di wilayah Lampung, Mataram, Kupang, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk wilayah Aceh, meski terdaftar dalam perbaikan tahap pertama, dana belum dicairkan.

Sementara untuk tahap dua, telah terdaftar 619 sekolah yang lolos verifikasi perbaikan, sedangkan tahap terakhir jumlahnya tidak jauh berbeda dengan tahap dua.

Firdaus lebih lanjut mengatakan, pemerintah pusat menargetkan perbaikan berlangsung selama 4 bulan atau 120 hari setelah dana dicairkan. Adapun alokasi dana untuk pembangunan gedung tergantung dengan indeks kemahalan konstruksi. Dalam hal ini, dana untuk wilayah Jawa berbeda dengan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dikatakan, harga satuan bangunan yang direkomendasikan Kemendikbud disesuaikan dengan indeks kemahalan.

Sementara untuk menghindari penyimpangan penggunaan anggaran, Ari Budianto menambahkan, dana perbaikan sekolah langsung ditransfer dari pusat ke rekening sekolah, sehingga sekolah yang bertanggung jawab penuh dalam proses rehabilitasi gedung.

“Dana ditransfer langsung ke sekolah sehingga tidak ada celah untuk melakukan penyimpangan. Kita sudah mengantisipasi dengan menyerahkan secara penuh tanggung jawab perbaikan pada sekolah. Tidak melalui tender lagi," cetusnya.

Ari mengungkapkan, rehabilitasi sekolah nasional ini merupakan kebijakan baru saat Mendikbud dijabat Muhadjir Effendy Sedangkan, Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, hanya mengalokasikan dana untuk memperbaiki unit sekolah bukan secara keseluruhan. Maka tidak mengherankan jika jumlah sekolah rusak masih tinggi.

Menurut dia, program baru ini masih kekurangan dana. Pasalnya, dana perbaikan yang dialokasikan dari APBN 2017 ini hanya senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan, jumlah sekolah yang harus diperbaiki ada 3.000 dengan kerusakan berbeda-beda yang membutuhkan dana sekitar Rp2 triliun lagi.

Diharapkan pada 2018, program rehabilitasi sekolah nasional tetap dianggarkan untuk menyelesaikan 3.000 sekolah rusak tersebut. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More