Kamis 08 Juni 2017, 14:01 WIB

Kewenangan Voting Memilih Ketua OJK Independen

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Kewenangan Voting Memilih Ketua OJK Independen

MI/MOHAMAD IRFAN

 

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengatakan fraksi NasDem di komisi XI memberikan kewenangan kepada ketua kelompok komisi (kapoksi) dan anggota untuk memilih secara independen Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami ini independen. Diberikan kewenangan kepada kapoksi dan anggota untuk mengambil kepitusan. Tidak harus semuanya mengikuti arahan fraksi. Untuk kebijakan-kebijakan strategis politik nasional, kita mengarah kepada fraksi. Namun juga ada yang didelegasikan kewenangan kepada kapoksi dan anggotanya. Terkait dengan ini NasDem mendelegasikan ke kapoksi dan anggota,” ujarnya saat ditemui di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (8/6).

DPR mengharapkan dalam kemilihan ketua umum agar tidak sampai terjadi deadlocked atau kebuntuan. Walaupun nanti pemilihan atas dasar voting, one person six vote untuk anggota komisioner, dan one person one vote untuk ketua ojk. Tetapi prosesnya diharapkan secara musyawarah mufakat.

“Kami tidak berharap akan terjadi deadlocked. Tapi namanya proses politik bisa saja terjadi hal-hal diluar dugaan. Sejauh ini kami lihat proses berjalan baik sesuai dengan norma yang ada. Kami harus memilih yang terbaik. Untjk keperluan industri keuangan negara kita,” tambahnya.

UU OJK mensyaratkan bahwa pemilihan anggota komisoner OJK dengan durasi 5 tahun. Namun DPR juga memahami kebutuhan pemilihan yang tidak serentak. Namun di OJK sendiri jumlah keseluruhan komisioner sebanyak 9 orang, yaitu tujuh anggota dipilih melalui DPR RI, sedangkan satu orang merupakan eks-official BI dan satu lagi eks-official Kemenkeu. Karenanya dari sisi keberlangsungan program masih bisa terjaga karena ada eks-official yang melanjutkan masa tugasnya.

DPR, kata Plate, harus memilih Ketua Dewan Komisioner OJK sesuai kebutuhan OJK saat ini, yaitu dihadapkan dengan keterbukaam informasi sektor jasa keuangan untjk kepentingan perpajakan (AEOI). Artinya butuh untuk aktif berhubungan dengan lembaga keuangan negara lain. Sebab, AEOI tidak hanya terkait WNA namun juga juga di Perppu nomor 1 tahun 2017 terkait dengan WNI. Oleh karena iti relasindengan industri juga harus kuat.

“Komisioner OJK harus punya hubungan dengan makro prudential dan otoritas fiskal dalam hal ini kemenkeu. Namun juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga institusi internasional, institusi moneter di regional dan ASEAN. Di sisi lain tugas kesehariannya membawahi bidang-bidang mikroprudensial. Ini tinggal tekanannya mau memenuhi kebutuhan mikroprudensial atau kebutuhan relasi dengan makroprudenSial. Ini yang kami pertimbangkan,” tukas Plate. (OL-6)

Baca Juga

Ilustrasi

Dampak Korona, Banyak Perusahaan Bertahan 1-3 Bulan Kedepan

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 10 April 2020, 16:07 WIB
Arus kas ada yang satu bulan sampai dengan tiga bulan kedepan, lebih dari itu mereka harus cari stand by...
MI/M Ghozi

Buat Pemudik, Faisal Basri Ingatkan soal Daya Dukung RS di Daerah

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 10 April 2020, 15:43 WIB
"Sama halnya ketersediaan tempat tidur rumah sakit sama mengkhawatirkannya. Semua tujuan mudik utama di bawah rerata nasional,"...
Antara

Kenaikan HPP Diharapkan Bisa Memperbaiki Kesejahteraan Petani

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 10 April 2020, 15:29 WIB
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania berharap kenaikan Harga Pokok Pembelian (HPP) bisa turut memperbaiki...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya