Kamis 08 Juni 2017, 09:25 WIB

Batas Minimum Pelaporan Saldo Direvisi Jadi Rp1 Miliar

Cahya Mulyana | Ekonomi
Batas Minimum Pelaporan Saldo Direvisi Jadi Rp1 Miliar

Ilustrasi

 
PEMERINTAH meningkatkan batas minimum nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak Rp 1 miliar dari semula Rp200 juta. Perubahan tersebut diputuskan setelah Kementerian Keuangan mempertimbangkan dan memperhatikan masukan masyarakat.

Revisi tersebut disampaikan oleh Kementerian Keuangan pada Rabu (7/6). Alasannya, masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan itu mencerminkan rasa keadilan.

Ketentuan batas minimum saldo wajib lapor tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Peraturan itu merupakan tindak lanjut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketentuan hukum ini diperlukan karena Indonesia akan menghadapi era keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan kerja sama perpajakan internasional (AEOI) yang siap diikuti oleh 140 negara di dunia.

Perubahan batas minimum saldo karena memperhatikan dan menunjukan keberpihakannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Termasuk memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Akibat perubahan keputusan tersebut jumlah rekening yang wajib dilaporkan sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini. Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengatakan meminta masyarakat tidak resah dan khawatir karena penyampaian informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah akan serta merta dikenakan pajak.

Pelaporan informasi keuangan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.

Pemerintah, ujarnya, menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Ditjen Pajak. Bagi pegawai pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, dikenakan sanksi pidana sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (OL-3)

Baca Juga

DOK: SINARMAS LAND

Sinar Mas Land Siapkan Bantuan 25.000 Alat Uji Covid-19

👤RO 🕔Selasa 07 April 2020, 21:10 WIB
Puluhan ribu rapid test kit tersebut rencananya diserahkan ke Kementerian Kesehatan sebanyak 12.500 alat dan sisanya ke sejumlah pemerintah...
Antara

Menteri PUPR Bakal Minta Relaksasi Pembayaran Kewajiban Jalan Tol

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 20:49 WIB
Jalan tol mengalami penurunan sekitar 40 sampai dengan 60 persen dari LHR pada hari-hari...
Antara

Pemerintah Percepat Program Padat Karya Tunai

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 April 2020, 20:08 WIB
Kementerian Koordinator Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah program guna melindungi masyarakat dari dampak penyebaran virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya