Selasa 06 Juni 2017, 14:15 WIB

Konstruksi Sarang Laba-Laba Bisa Penunjukan Langsung

Antara | Ekonomi
Konstruksi Sarang Laba-Laba Bisa Penunjukan Langsung

Ist

 

AHLI Pengadaan Barang dan Jasa, Tri Winarno, meminta kepada pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk tidak perlu khawatir melakukan penunjukan langsung terhadap penggunaan konstruksi sarang laba-laba terutama apabila daerah tersebut memang kerap dilanda gempa.

"Kalau produk tersebut dibuat di dalam negeri serta sudah mengantongi hasil uji kelayakan teknis dan ekonomis maka tidak perlu ragu untuk melakukan penunjukan langsung apalagi memang dibutuhkan," kata Tri, yang juga pernah menjabat Ketua Unit Layanan Pengadaan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/6).

BPKP, lanjut dia, pernah menggunakan konstruksi sarang laba-laba melalui penunjukkan langsung karena penyedia jasa dapat memperlihatkan produk ini merupakan karya anak negeri, efektif, dan efisien untuk diaplikasikan di daerah rawan gempa.

Tri mengatatakan, sesuai kebijakan pemerintah untuk memberikan prioritas kepada produk karya bangsa sendiri termasuk produk konstruksi maka penunjukan langsung dapat dilaksanakan sesuai Pasal 38 Peraturan Presiden (Perpres) 54 Tahun 2010 yang menjelaskan 'produk dalam negeri tetap menjadi prioritas dalam pembangunan'.

"Yang penting tidak melanggar peraturan dan tidak mengakibatkan kerugian negara, maka pengadaan produk-produk dalam negeri termasuk produk paten sangat dimungkinkan," kata Tri yang mencontohkan konstruksi yang hak patennya dimiliki PT Katama ini telah diterapkan dalam pembangunan Gedung BPKP Sulawesi Barat, BPKP Gorontalo, dan BPKP Nusa Tenggara Barat.

Ia menambahkan, tim pengadaan harus berpegang pada Perpres No 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Hal itu mutlak dipelukan agar tidak menimbulkan kerugian negara sehingga pekerjaan sarana dan prasarana harus dipastikan volumenya sudah sesuai dengan gambar atau kontrak.

Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, lanjut Tri, ada dua hal yang harus dipegang, yakni kompetensi teknis penyedia dan legalitas. Dalam pelaksanaannya, tim pengadaan harus berpegang kepada spesifikasi teknis dan harga. Setelah itu, menurut dia, barulah mengundang kepada para peserta sesuai kualifikasi untuk mengikuti proses negosiasi teknis dan harga.

"Kemudian dalam menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) harus ada data pembanding, pejabat pembuat komitmen (pelaksana lelang) dapat membentuk tim teknis untuk melakukan survei harga," tambahnya.

Penunjukan langsung, kata Tri, dimungkinkan jika vendornya memang satu dan dipastikan harga lebih murah. Sebagai contoh dalam bidang konstruksi, penggunaan konstruksi sarang laba-laba yang dinilai lebih efisien dan efektif untuk daerah rawan gempa sangat terbuka dipilih melalui penunjukan langsung sesuai Pasal 38 Perpres 54 tahun 2010.

Menurut Tri, yang sekarang menjabat Koordinator Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi Papua, dalam pengadaan barang dan jasa itu tim pengadaan harus berpegang pada prinsip 3E, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Jika memang penunjukan langsung dirasakan lebih 3E, maka hal itu bisa dilaksanakan sepanjang memenuhi Pasal 38 Perpres 54/2010.

Tri menyatakan sebagian besar temuan terjadi karena saat dilakukan pemeriksaan ada kekurangan volume (as build drawing tidak sesuai dengan fisik lapangan). Atau temuan bisa juga disebabkan perubahan-perubahan selama proses pekerjaan yang tidak didukung back up data perhitungan volume. (OL-2)

Baca Juga

DOK: SINARMAS LAND

Sinar Mas Land Siapkan Bantuan 25.000 Alat Uji Covid-19

👤RO 🕔Selasa 07 April 2020, 21:10 WIB
Puluhan ribu rapid test kit tersebut rencananya diserahkan ke Kementerian Kesehatan sebanyak 12.500 alat dan sisanya ke sejumlah pemerintah...
Antara

Menteri PUPR Bakal Minta Relaksasi Pembayaran Kewajiban Jalan Tol

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 20:49 WIB
Jalan tol mengalami penurunan sekitar 40 sampai dengan 60 persen dari LHR pada hari-hari...
Antara

Pemerintah Percepat Program Padat Karya Tunai

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 April 2020, 20:08 WIB
Kementerian Koordinator Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah program guna melindungi masyarakat dari dampak penyebaran virus korona...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya