Selasa 11 April 2017, 18:39 WIB

Indonesia Tidak Perlu Takut Resolusi sawit Parlemen Eropa

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Indonesia Tidak Perlu Takut Resolusi sawit Parlemen Eropa

ANTARA

 

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menekankan Indonesia tidak perlu takut akan langkah parlemen Eropa yang mengesahkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests (RPODR).

Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Bambang usai menghadiri International Conference on Indonesian Sustainable Palm Oil 2017 di Jakarta, Selasa (11/4).

“Kemarin Pak Menteri (Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah pernyataan dengan jelas. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya,” ujar Bambang.

Ia mengatakan pemerintah tidak khawatir akan adanya embargo impor dari pihak Uni Eropa karena sejatinya negara-negara di Benua Biru tersebut juga membutuhkan Indonesia sebagai mitra.

“Barang-barang UE juga banyak yang beredar di Indonesia. Kalau mereka menolak produk kita, ya kita bisa juga tola balik mereka,” tegasnya.

Sebagai negara berdaulat, ia menekankan, Indonesia tidak perlu takut dengan hal-hal seperti itu.

Adapun, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk berjuang dan membuktikan bahwa produksi kelapa sawit nusantara sudah mengedepankan pertanian berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi pemerintah yang bertindak cepat dalam merespon resolusi yang dikeluarkan parlemen Eropa.

“Ini sudah seperti menjadi urusan politik jadi pemerintah memang harus turun tangan. Pemerintah harus berkoordinasi dengan baik. Semua pernyataan mulai dari Kementerian Pertanian, Kementeri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan dan Kemenetrian Luar Negeri sudah sangat baik dan sangat kami hargai. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana tindak lanjut dari semua pernyataan itu,” tegas Paulus. (OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More