PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI perlu segera membenahi tata kelola parkir yang dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok organisasi massa (ormas). Banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dengan cara menjaga parkir kendaraan secara ilegal.

Demikian disampaikan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. Parkir liar dinilai menjadi sumber kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) (lihat tabel).