ANGGOTA Komisi A DPRD Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, menagih janji pemerintah pusat terkait rencana pemekaran Kabupaten Maybrat yaitu Maybrat Sau. Rencana itu pernah disampaikan pada 2017 lalu saat Menteri Dalam Negeri dijabat Tjahjo Kumolo yang mengusulkan pembentukan Kabupaten Maybrat Sau sebagai tawaran solusi atas konflik berlarut di Kabupaten Maybrat terkait persaingan Suku Aifat, Ayamaru, dan Aitinyo.
"Pada intinya usulan pembentukan Kabupaten Maybrat Sau sudah ada dalam kantong pemerintah pusat sejak lama dan sudah menjadi agenda dalam rangka penyelesaian konflik berlarut di Maybrat selama ini. Maka saat ini adalah momentumnya untuk merealisasikan janji tersebut. Kami datang untuk juga menagih janji itu," ungkap Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maybrat, Naftali Kambu, di Jakarta, Minggu (19/3).
Rencananya Anggota Komisi A DPRD Maybrat hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada Senin (20/3) besok terkait rencana Pembentukan DOB baru tingkat kabupaten/kota di Papua.
Dikatakan Naftali, pembentukan DOB Maybrat Sau harus menjadi prioritas di tengah rencana pembentukan 5 DOB di Provinsi Papua Barat Daya yaitu DOB Maybrat Sau, Malamoi, Imeko, Raja Ampat Utara, dan Raja Ampat Selatan. "Di antara ini Maybrat Sau adalah yang sudah sejak lama jadi usulan politik dengan persyaratan yang sudah terpenuhi semua. Tinggal direalisasikan saja. Kami minta agar ada prioritas," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Maybrat Sefnat Mamao menambahkan, pembentukan DOB Maybrat Sau akan mengakhiri konflik panjang di Maybrat selama ini. "Akar konflik pemerintah sudah tahu semua. Dan solusinya juga mereka sudah tahu yaitu pembentukan DOB Maybrat Sau. Sekarang tinggal tindak lanjut saja dengan keputusan politik oleh pemerintah pusat," kata Sefnat.
Baca juga: Golkar Perkenalkan Bacalegnya untuk 2024, Ada Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi A DPRD Maybrat Ignasius Baru meyakini juga dengan dibentuknya Kabupaten Maybrat Sau, maka amanat UU Otsus untuk pembangunan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, bisa lebih maksimal.
"Tentu saja karena ada penambahan DOB di Papua Barat Daya nantinya maka pelayanan pembangunan juga jadi lebih cepat menyentuh masyarakat," katanya.
Lebih dari itu, DPRD Maybrat sangat berharap agar setelah agenda RDP dengan Komisi II DPR RI akan ada tindak lanjut yang lebih konkret untuk segera membentuk Kabupaten Maybrat Sau.
"Artinya ini harus jadi prioritas. Gangguan Kamtibmas selama ini harus kita akhiri dan solusinya semua sudah tahu ya kabupaten baru harus dibentuk sebagai pemekaran Kabupaten Maybrat, yaitu Maybrat Sau," pungkas Anggota Komisi A DPRD Maybrat Nebrianus Kambuaya melengkapi pendapat rekan-rekannya yang lain.
Untuk diketahui, Anggota Komisi A DPRD Maybrat yang akan menghadiri RDP Pembentukan DOB kabupaten/kota di Papua bersama Komisi II DPR RI adalah Naftali Kambu (Ketua), Sefnat Mamao (Wakil Ketua), Ignasius Baru (Sekretaris), Thomas Aitrem (Anggota), Nebrianus Kambuaya (Anggota), dan Agustinus Tenau (Anggota). (I-2)
