Jumat 03 Desember 2021, 20:33 WIB

Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law

MI/Susanto
HAKIM konstitusi Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra

 

HAKIM konstitusi Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, mengatakan majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki berbagai pertimbangan untuk tidak membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak meskipun telah dinyatakan cacat formil. Namun MK memberi waktu dua tahun bagi pembuat undang-undang untuk membuat ulang omnibus law tersebut.

“Mahkamah Konstitusi punya pertimbangan sendiri. Jangan mendadaklah. Harus ada peralihan, harus ada transisi, dan sebagainya. Kalau ada orang berdebat, ya silakanlah,” kata dia, ketika menjadi pemberi materi dalam kuliah umum bertajuk “Peran dan Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum dan Politik Demokratis” yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dan dipantau dari Jakarta, hari ini.

Berdasarkan paparan dia, membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak, dalam hal ini setelah menemukan adanya cacat dalam proses pembentukan, dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia. UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan konstitusi, kata dia, proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak berdasarkan pada UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak memenuhi azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, serta norma yang telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah mengalami perubahan dan pergantian ketika melalui tahap perundangan.

“Satu saja terbukti, itu cacat formil. Ini sudah empat. Agak berat nich kerja pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang ini, karena dia harus mengoreksi empat yang dinyatakan keliru oleh Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.

Oleh karena itu, majelis hakim memberikan waktu selama dua tahun untuk memperbaiki UUg Cipta Kerja. Perbaikan tersebut tidak hanya dengan melakukan revisi terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih tinggi dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Panglima TNI: Pelaku Bentrokan TNI-Polri Harus Disanksi tegas Agar Jera

“Nanti khan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akan diperbaiki, bisa juga di dalam undang-undang itu dijelaskan bagaimana partisipasi publik itu dilaksanakan,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan bahwa, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat signal implisit untuk para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, agar kembali melihat substansi dari undang-undang tersebut.

“Kami (majelis hakim) berharap, pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR, bisa tenang-tenang membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Makanya diberi waktu yang cukup,” kata dia. (Ant/OL-4)

Baca Juga

DOK MI

Golkar Berpeluang Usung Anies-Airlangga

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:15 WIB
PELUANG Partai Golkar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai...
MI/Vicky Gustiawan

Waketum Golkar Undang Anies ke Makassar, Pengamat : Sinyalemen Golkar Cari Capres Alternatif 

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:02 WIB
Sebab dengan elektabilitas Airlangga yang masih sangat rendah ini sangat kecil bisa bersaing dengan tokoh-tokoh lainnya di Pilpres...
DOK MI

Nama Kepala Otorita IKN Sudah di Kantong Presiden

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 21:25 WIB
Publik bertanya-tanya siapakah sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk menempati posisi Kepala Otorita...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya