Politik Dan Hukum

Bahas Kondisi Global, Seskab Sebut Prabowo Panggil Menteri Bidang Polkam

Serangan AS tersebut menyusul serangan Israel yang dilancarkan sejak 13 Juni lalu ke berbagai target di Iran, termasuk situs-situs nuklir dan militer.

43 Pulau di Indonesia Masih Sengketa, Polanya Mirip Kasus Aceh-Sumut

43 pulau di Indonesia yang saat ini berstatus sengketa. Sebagian besar merupakan sengketa antardaerah di dalam negeri.

DIM RUU KUHAP Diteken, Soroti Penegakan HAM hingga Perlindungan Korban

DIM KUHAP menyoroti setidaknya sembilan norma utama yang akan memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia khususnya bagi para tersangka, terdakwa, terpidana,

Usai Diperiksa 12 Jam, Nadiem Ucapkan Terima Kasih ke Kejagung

Nadiem mengatakan bahwa penyidik telah menjalankan proses hukum kasus ini dengan baik, mengedepankan asas keadilan, transparansi, dan asas praduga tak bersalah.

Kapolri Bertemu Megawati di Ultah ke-100 Istri Jenderal Hoegeng

Pertemuan keduanya terabadikan dalam sebuah foto. Tampak Jenderal Listyo menunggu Megawati yang mengenakan pakaian batik dan memberikan hormat serta salam sekitar pukul 10.45 WIB.

Sanggah Menkum, Imparsial Sebut Status Mahasiswa tak Halangi Gugat UU TNI ke MK

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto merespons pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyebut mahasiswa tidak memiliki kedudukan hukum dalam menggugat UU TNI,

KPK: Status JC Ada Syarat, Salah Satunya Kembalikan Aset

Syarat substantif berupa komitmen membatu penegak hukum menyelesaikan penyelidikan, penuntutan, atau persidangan. Bantuan berupa pemberian informasi penting untuk menyelesaikan kasus.

Inilah Struktur Lengkap DPP PKS 2025-2030

Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.

KPK Pantau Persidangan Ekstradisi Tannos Lewat KBRI Singapura

Lembaga Antirasuah itu mengapresiasi Pemerintah Singapura yang membantu Indonesia menyoba memulangkan Tannos untuk diadili.

Wamendagri: Anggaran Retret Gelombang II Tidak sampai Rp500 Juta

Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

Menteri Hukum sebut Penggugat UU TNI Tidak Punya Legal Standing Karena Bukan Prajurit

Supratman mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai sebab bukan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer.

Kaesang Cuti Usai Daftar Caketum, Andy Budiman Jabat Plt Ketum PSI

Kaesang mengajukan surat cuti dari Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum (Caketum) PSI.

Pulau Anambas Dijual di Situs Asing, DPR: Negara Lalai Jaga Kedaulatan

Daniel menegaskan keempat pulau berada di dalam zona konservasi laut. Artinya, segala bentuk aktivitas ekonomi harus tunduk pada prinsip kehati-hatian dan perlindungan ekosistem. 

Jokowi Dorong Kaesang Tetap Pimpin PSI Agar Tetap Punya Jabatan Publik

Jamiluddin menilai isu Jokowi ingin maju menjadi Ketum PSI hanya cek ombak. Ia mengatakan Jokowi ingin tahu seberapa besar para kader PSI masih mendukung dirinya.

Reputasi Kaesang Disebut Sulit Dongkrak Suara PSI untuk Pemilu 2029

 sosok Kaesang Pangarep disebut akan sulit mendongkrak suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2029. 

Momen Megawati Suapi Kue ke Istri Jenderal Hoegeng yang Rayakan Ultah Ke-100

PRESIDEN ke-5 RI Megawati Soekarnoputri enghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-100 Meriyati Roeslani, istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, di Depok, Senin (23/6).

Kemendagri Matangkan Rencana Retret Sekda Seluruh Indonesia

Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.

DPR Tepis Pembahasan UU TNI Minim Partisipasi

Utut meminta MK dapat menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan terkait keabsahan UU TNI yang telah diundangkan oleh pemerintah saat ini.

Ketua Komisi I DPR Klaim Penyusunan UU TNI Partisipatif, Minta MK Tolak Seluruh Gugatan

Dalil para pemohon yang menyoroti substansi norma dalam UU TNI, khususnya terkait isu dwifungsi yang merupakan ranah pengujian materil merupakan bentuk error in object. 

Banyak Mahasiswa Gugat UU TNI, MK: Tanda Anak Muda Peduli Hukum dan Demokrasi

Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat. 

Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN

Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia