Kamis 24 November 2022, 05:00 WIB

Sanksi Ringan Kejahatan Farmasi

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Sanksi Ringan Kejahatan Farmasi

MI/Ebet
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group.

BENCANA melanda negeri ini tanpa jeda. Tangis dan air mata tak kunjung putus mengalir karena silih berganti datang bencana kemanusiaan. Ada bencana di luar kemampuan manusia memprediksinya. Ada pula bencana akibat ulah manusia itu sendiri seperti dalam kasus gagal ginjal akut.

Kasus gagal ginjal akut diduga sebagai kejahatan yang terjadi secara sistematis. Kejahatan itu tidak hanya melibatkan pelaku usaha, tetapi juga kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat-obatan. Inilah tragedi kemanusian yang merenggut nyawa banyak anak.

Dugaan kejahatan sistematis itu menjadi kesimpulan sementara Tim Pencari Fakta Kasus Gagal Ginjal Akut yang dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kesimpulan itu sangat mencengangkan karena adanya kejahatan sistematis.

Kesimpulan BPKN patut dipercaya karena lembaga itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, serta Keanggotaan BPKN. Lembaga itu resmi dibentuk oleh negara.

Konsekuensi logis sebutan kejahatan sistematis ialah adanya dugaan kelalaian negara untuk melindungi anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Konvensi Hak Anak sebagaimana pada Pasal 24 menyatakan anak berhak menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk memperoleh sarana-sarana perawatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Kejahatan sistematis itu, hingga 18 November 2022, tercatat 324 kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Sebanyak 200 anak meninggal dunia dan 111 lainnya sembuh. Pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 13 anak.

Seluruh pasien itu, menurut Kemenkes, memiliki satu kesamaan, yaitu mengonsumsi obat sirup yang tercemar etilena glikol (EG), dietilena glikol (DEG) dan etilena glikol butil eter (EGBE). Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) pun telah merilis daftar obat yang diduga sebagai penyebab meingkatnya gagal ginjal akut pada anak.

Penyelesaian kasus gagal ginjal akut, sejauh ini, masih bersifat parsial. Negara hanya fokus pada dugaan kejahatan sistematis yang melibatkan pelaku usaha. Belum ada tindakan nyata yang menyentuh kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat-obatan. Harus ada pihak atau lembaga yang bertanggung jawab atas kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat-obatan.

Bareskrim Polri dan Badan POM telah mengumumkan empat perusahaan sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Bareskrim menetapkan dua perusahaan, PT Afi Farma dan CV Samudra Chemical, sebagai tersangka. Sementara itu, Badan POM menetapkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industri sebagai tersangka. Bareskrim juga menetapkan tersangka perseorangan.

Patut diapresiasi atas penetapan tersangka itu. Akan tetapi, elok nian bila pengusutan dugaan tindak pidana itu sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim karena sejatinya Badan POM patut diduga menjadi bagian dari masalah terkait gagal ginjal akut. Ia masuk dalam kesimpulan TPF BPKN, yaitu kelalaian sistem pengawasan pada peredaran obat-obatan.

Kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Pasal 359 KUHP menyebutkan barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Persoalan lain ialah terkait ancaman hukuman yang sangat ringan, padahal sudah 200 anak meninggal dunia. Satu orang yang meninggal dunia dalam pembunuhan berencana saja diancaman hukuman mati, sementara 200 orang meninggalkan akibat kejahatan farmasi hanya diancam hukuman 10 tahun dan 15 tahun.

Kejahatan farmasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 196 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Ancaman pidana lainnya diatur dalam Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sejatinya, kejahatan farmasi yang diduga dilakukan secara sistematis itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman mati. Kejahatan itu telah mengakibatkan kematian massal (200 orang meninggal dunia) dan mengakibatkan rasa takut yang luar biasa di tengah masyarakat. Pemerintah pun kalang kabut mengatasi kasus gagal ginjal akut itu.

Sudah tiba waktunya bagi DPR dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kesehatan dengan mempertimbangkan kejahatan farmasi sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman luar biasa pula.

Baca Juga

MI/Ebet

Menguak Beking Tambang Ilegal

👤Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 08 Desember 2022, 05:00 WIB
SEMUA seperti cacing kepanasan terkait dengan tambang...
MI/Ebet

Melelang Gugusan Pulau

👤Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group 🕔Rabu 07 Desember 2022, 05:00 WIB
DALAM bahasa Sanskerta, kata 'widi' punya makna keberuntungan. Namun, makna nama tidak selalu berbanding lurus dengan fakta...
MI/Ebet

Hakordia yang Muram

👤Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group 🕔Selasa 06 Desember 2022, 05:00 WIB
PEMBUKAAN Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12),...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya