Senin 14 November 2022, 05:00 WIB

Hakim Perut

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group | Editorial
Hakim Perut

MI/Ebet
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group.

PERSOALAN amat serius yang kini dihadapi Mahkamah Agung ialah hakim menggadaikan putusan demi perut. Bukan hanya hakim di tingkat pengadilan negeri, melainkan juga kepentingan perut itu mengalir jauh sampai MA sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan.

Sejatinya, integritas hakim ialah jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kompetensi hakim ialah modal utama untuk melahirkan putusan-putusan berkualitas. Integritas dan kompetensi itulah pintu masuk tegaknya hukum dan keadilan di negara yang berdasarkan hukum.

Tegaknya hukum dan keadilan belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Masih jauh panggang dari api. Tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini ibarat mengharapkan matahari terbit dari barat.

Meski demikian, harus jujur diakui bahwa masih banyak hakim yang baik dan berintegritas. Akan tetapi, keberadaan hakim demi perut itu ibarat nila setitik yang merusak susu sebelanga dunia peradilan.

Ada dua tipe hakim dilihat dari putusannya versi Satjipto Rahardjo. Dua tipe hakim itu dikutip Antonius Sudirman dalam bukunya berjudul Hati Nurani Hakim dan Putusannya.

Pertama, hakim yang apabila memeriksa terlebih dulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal serta peraturan untuk mendukung putusan itu.

Kedua, tipe hakim yang apabila memutus terlebih dulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan perutnya.

Tipe hakim kedua sudah masuk dalam Gedung MA. Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di MA. Ia ditahan KPK sejak 23 September 2022. Kasus suap itu juga menyeret hakim agung lainnya, Gazalba Saleh, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Persoalan nyata yang dihadapi MA ialah integritas hakim. Bukannya integritas hakim yang dibenahi, MA malah mengundang militer untuk menjaga gedung. Itu namanya gatal di kaki, garuk di kepala.

Tindakan MA mengundang militer itu justru menuai kecaman. MA dituding membetengi diri agar KPK tidak bisa menembus benteng terakhir pencari keadilan itu.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro berkilah bahwa peningkatan pengamanan dengan bantuan personel TNI bertujuan untuk terciptanya keamanan bagi para hakim agung yang menangani perkara. Mereka menyeleksi tamu yang tidak jelas urusan kepentingannya.

"Model pengamanan bagaimana yang diperlukan di MA memang sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelengaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," kata Andi Samsan Nganro.

Benar bahwa MA sudah lama memikir aspek keamanan. Kemudian dibentuk kelompok kerja penyusunan protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan peradilan. Pembentukan kelompok kerja itu dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 175/SK/KMA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.

Berbagai rangkaian pengkajian telah dilakukan pokja dengan melibatkan berbagai unsur dari internal hingga eksternal pengadilan yang akhirnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan yang diundangkan pada 4 Desember 2020 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1441.

Dalam PMA 5/2020 itu sama sekali tidak ada rekomendasi pengamanan gedung menggunakan jasa militer. Pengamanan di lingkungan peradilan, menurut ketentuan itu, dilaksanakan secara umum oleh satuan pengamanan pengadilan internal yang sudah bersertifikat, kecuali untuk pengamanan lingkungan peradilan militer diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengamanan Gedung MA bukan prioritas saat ini. Sejauh ini, tidak ada penyuap yang membawa uang ke ruang kerja hakim di pengadilan negeri maupun ke gedung MA. Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati diperkirakan Rp2,2 miliar itu melibatkan panitera dan staf MA.

Hampir semua penyuapan hakim terjadi di luar gedung pengadilan dan Gedung MA. Karena itu, pembenahan integritas hakim mutlak dilakukan. Apalagi hasil survei integritas hakim yang dilakukan Komisi Yudisial masih jauh dari dipercaya.

Komisi Yudisial menargetkan indeks integritas hakim mencapai skor 8 (berintegritas). Pada 2021, indeks integritas hakim baru menyentuh angka 6,69. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan 2020 dengan skor 6,64 dan 2019 dengan skor 6,59. Skor di bawah 7 itu bermakna para hakim tergolong 'agak berintegritas'.

Fakta itu memperlihatkan, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, masih ada hakim yang apabila memutus perkara terlebih dulu berkonsultasi dengan kepentingan perutnya. Mereka itulah yang disebut sebagai hakim perut.

Baca Juga

MI/Ebet

Menguak Beking Tambang Ilegal

👤Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group 🕔Kamis 08 Desember 2022, 05:00 WIB
SEMUA seperti cacing kepanasan terkait dengan tambang...
MI/Ebet

Melelang Gugusan Pulau

👤Abdul Kohar Dewan Redaksi Media Group 🕔Rabu 07 Desember 2022, 05:00 WIB
DALAM bahasa Sanskerta, kata 'widi' punya makna keberuntungan. Namun, makna nama tidak selalu berbanding lurus dengan fakta...
MI/Ebet

Hakordia yang Muram

👤Ade Alawi Dewan Redaksi Media Group 🕔Selasa 06 Desember 2022, 05:00 WIB
PEMBUKAAN Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12),...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya