Ujian

Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media Group Pada: Jumat, 22 Mar 2019, 05:30 WIB podium
Ujian

"YANG politisi terus korupsi, yang mengaku ulama ada yang terus menyebar dusta. Rusaklah kita semua. Kepada siapa kita harus memegang kata-katanya?" 

Begitu kata Rudi, sopir mobil aplikasi yang membawa saya ke Stasiun Kereta Api Gambir, Sabtu lalu. Saya meminta ia menanggapi Ketua Umum 'Partai Kabah' Rommahurmuziy (Romi) yang ditangkap komisi antikorupsi karena dugaan menerima suap. Saya minta tanggapan pula  seorang ustaz menebar hoaks bahwa pemerintah akan melegalkan zina. Sang ustaz memang meminta maaf, tapi kabar dusta itu sudah menyebar, sudah viral. 

Hoaks di era media sosial serupa kaca yang pecah berkeping-keping. Betapa pun sempurna disatukan kembali; betapa pun meminta maaf beribu kali, ia tak bisa dipulihkan seperti semula. Ia telah tersimpan di memori banyak kepala. Kerap pula sebagian hoaks disampaikan kepada masyarakat. 

Saya tercengang mendengar pria 50 tahun memarafrase pikirannya menanggapi dua perkara itu: politisi korupsi dan mereka yang mengaku ulama menyebar dusta. Separuh lebih obrolan sepanjang perjalanan Pesanggrahan-Gambir, pria asal Rangkas Bitung, Banten itu, berupaya berkelakar. Namun, sampai pada korupsi politisi dan penyebaran kabar dusta, ia jadi serius. Penuh emosi.

"Saya sedih, sekarang jadi ada fenomena orang yang mengaku ulama menyebar kebencian," kata Rudi. Ia pandai memilih diksi, "Orang yang mengaku ulama." Ia tak mengatakan ulama pada umumnya. 

Romi memang kian menambah daftar kelam korupsi di negeri ini. Ia menjadi nokhoda 'Partai Kabah' kedua yang terlibat korupsi setelah Suryadharma Ali yang menyalahgunaan dana haji. Ia divonis 10 tahun menikmati bui. Suryadharma juga menjadi menteri agama kedua yang dibui karena korupsi setelah Said Agil Husin Al Munawar. 

Romi ditangkap KPK di sebuah hotel di Surabaya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi, dan pihak swasta, Agtaria Adriana. Kasus Romi diduga ada kaitannya dengan jual-beli jabatan di Kementerian Agama. 

Kini dengan berdebar publik menanti adakah kasus Romi bakal menyeret Menteri Agama Lukman Saefuddin? Kita tak berharap. Namun, jika itu terjadi, alangkah malangnya bangsa ini. 

Romi ialah ketua umum partai termuda, cerdas, dan diharapkan menjanjikan banyak hal. Sayang, usia muda dan kecerdasannya dikalahkan oleh ketamakannya mengumpulkan fulus dengan cara penuh noda.

Menjadi kian kelu partai-partai-partai Islam bicara spirit bersih. Sejak Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaaq terjerat korupsi impor daging sapi, tamat pula kata ‘bersih’ dilekatkan pada partai ini. Ia diganjar 18 tahun penjara.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang juga muda dan awalnya digadang-gadang bakal mencerahkan politik Indonesia, takluk pada korupsi. Ia divonis 14 tahun penjara karena korupsi proyek Hambalang. Menyusul kemudian Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Ia tersangkut korupsi pengadaan KTP elektronik dan mendapat ganjaran 15 tahun penjara.

Kepala daerah dari berbagai latar belakang partai sudah banyak mendekam di penjara karena korupsi. Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sudah tak terhingga menghuni penjara karena rasywah.

Alam demokrasi sesungguhnya ujian terbaik bagi bangsa ini. Ujian terbaik bagi partai-partai Islam; bagi ulama/agamawan yang terlibat politik baik yang langsung maupun tidak; untuk memberi pencerahan berpolitik secara jujur dan amanah. Nyatanya politikus-politikus dari partai-partai Islam belum menunjukkan kualitas dirinya yang kuat.

Kiranya partai Islam dan mereka yang punya tugas menyiarkan agama, belum lulus ujian di era demokrasi ini. Mereka belum menyadari punya tugas berada depan, menjadi panutan, menjadi teladan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Sekelompok pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (9/5), berencana menggelar aksi mendesak KPU untuk mendiskualifikasi pasangan 01 Joko WIdodo-Ma'ruf Amin. Apakah Anda setuju dengan pengerahan massa untuk memaksakan kehendak kepada KPU?





Berita Populer

Read More