Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan, Minggu (22/4), melakukan gelar pasukan dan menyiagakan sedikitnya 4.000 personel untuk pengamankan Pilkada serentak putaran ketiga 2018, khususnya jelang putusan MA sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, menjelaskan, gelar pasukan itu dilakukan untuk memberi rasa nyaman pada masyarakat, apapun yang terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya.
Ini juga dalam rangka mengantisipasi adanya rencana aksi pada 23 April. Lantaran hari itu disebut akan dibacakannya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasasi sengketa Pilkada Makassar.
"TNI-Polri akan menjaga Kota Makassar semaksimal mungkin. Besok dan seterusnya personel kepolisian dan TNI akan ditempatkan dibeberapa titik, dan melakukan patroli bersama, jika ada gangguan jalannya pilada," jelas Dicky.
Adapun titik-titik utama yang diamankan, seperti kantor-kantor pemerintahan, KPU, Panwaslu, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, dan objek vital lain.
Meski demikian, Dicky meyakini tidak akan ada yang membuat kericuhan di Sulsel, khususnya Kota Makassar.
"Kalau orang Makassar, pasti tidak akan buat kericuhan di kotanya sendiri," tegasnya.
Ia juga menambahkan, selain Makassar ada dua daerah lain yang juga diantisipasi selama pilkada di Kota Palopo dan Parepare yang juga sedang ada sengketa pilkada.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Irwan Anwar, menambahkan, jumlah personel yang diturunkan dibagi dua, sudah ada yang di lapangan, dan ada juga yang bersiaga (standby) di markas TNI-Polri.
"Ini upaya antisipasi segala hal. Tapi kita berharap tidak ada yang merugikan masyarakat secara umum. Sehingga mengimbau kesemua pasangan calon dan pendukung melakukan hal yang tidak melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum," tegas Irwan. (OL-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved