Impor Garam Sebentar Lagi

KRISIS garam juga jadi perhatian Presiden Joko Widodo. "Hujan agak mundur sehingga suplai garam dari petani agak turun. Kita akan lihat masalahnya, kalau soal pasokan dan distribusi akan diselesaikan secepatnya," kata Presiden, di Jakarta, Kamis (27/7). Kepala Negara berjanji akan mengecek langsung soal garam ke beberapa menteri dan BUMN, khususnya PT Garam. "Saya akan minta penjelasan dan duduk persoalan kelangkaan garam. Akan diselesaikan secepatnya agar harga garam normal lagi."

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku akan meminta PT Garam kembali mengimpor guna memenuhi kebutuhan konsumsi selama belum ada panen di petani. Namun, ia berharap Peraturan Menteri Perdagangan No 125/2015 tentang Ketentuan Importasi Garam perlu disesuaikan. Aturan itu membatasi PT Garam hanya boleh mengimpor garam industri dengan kadar natrium klorida (NaCl) di atas 97%. SNI dan Peraturan Menteri Perindustrian No 88/2014 tidak membatasi kadar garam konsumsi.

"Karena aturan itu, garam yang pernah diimpor masih di-police line. Tanpa penyesuaian aturan, ada kemungkinan garam yang akan diimpor di-police line juga," ujar Susi. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan akan ada penyesuaian soal Permendag No 125/2015. "Dalam rapat di Kementerian Perdagangan sudah disepakati untuk menyesuaikan aturan dan batas atas kadar NaCl."

Kemarin, tim verifikasi data produksi di semua daerah akan kembali ke Jakarta dan melaporkan hasil temuan di lapangan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan rapat untuk menentukan rekomendasi izin impor garam konsumsi . "Kami tetap hati-hati. Rekomendasi akan disesuaikan dengan perkiraan panen raya garam petani, yang mungkin terjadi pada September. Jangan sampai jumlahnya melampaui produksi garam petani saat panen raya," tandasnya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku mendukung impor garam. "Produksi lokal masih kurang karena gagal panen akibat hujan."