Senin 07 November 2022, 22:55 WIB

Ayah Wagub Sumbar Digugat Akibat Alihkan Utang

RO/Micom | Megapolitan
Ayah Wagub Sumbar Digugat Akibat Alihkan Utang

.
.

 

DIREKTUR Utama, sekaligus pemilik PT Berau Usaha Mandiri (BUM), Joinerri Kahar, digugat oleh PT Indodia Resources di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ayah dari Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, diduga berupaya
mengalihkan utang usaha sebesar Rp97.705.845.750.

“Kami tahu kami berurusan dengan orang-orang besar, tetapi hukum harus ditegakkan. Apalagi menyangkut investor atau perusahaan asing, yang akan berdampak pada iklim berinvestasi di Indonesia,” kata kuasa hukum dari PT Indodia Resources Ahmad Khalifah Rabbani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/11).

Menurut Ahmad, awalnya Joinerri kahar dan direksi Indodia Resources saling lapor melapor ke polisi. Meski akhirnya diselesaikan secara rekonsiliasi pada 16 Juli 2020. Kedua belah pihak mencabut laporan polisi mereka.

Rupanya Joinerri diduga memanfaatkan perdamaian ini dengan bantuan pengacara PT Indodia Resources, Bram Bani. Mereka mengalihkan seluruh tanggung jawab utang PKPU PT BUM kepada PT Indodia Resources sebesar Rp97.705.845.750.

PT BUM adalah pihak yang berutang kepada PT Indodia Resources sebesar Rp14.378.803.143. Utang ini juga ingin dihapuskan. Belakangan, Bram Bani, yang dominan dalam proses mediasi perjanjian damai itu, diangkat menjadi Direktur PT BUM sejak 6 April 2022 hingga sekarang.

Pada tanggal 23 April 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya No. 216/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst mengesahkan perjanjian homologasi yang mewajibkan PT BUM (termohon PKPU) untuk membayar utangnya kepada 10 kreditur (termasuk PT Indodia Resources) senilai total Rp97.705.845.750.

“Bayangkan, selain ingin menghapus hak klaim klien kami sebesar Rp14.378.803.143, klien kami juga diminta untuk melunasi seluruh utang PT BUM lainnya," kata Ahmad.

Untuk itu, Ahmad meminta pengadilan membatalkan atau menyatakan batal demi hukum perjanjian yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2020 itu, mengingat isinya bertentangan dengan homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Dalam homologasi disebutkan bahwa perjanjian atau utangnya tidak dapat dialihkan oleh PT BUM tanpa persetujuan tertulis dari semua kreditur," katanya.

Menurut Ahmad, sejak awal pihaknya juga mempertanyakan keabsahan perjanjian damai tertanggal 16 Juli 2020 yang hanya dibuat dalam bahasa Indonesia.

“Sedangkan klien kami adalah warga negara asing,” tutup Ahmad. (J-1)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Satu Polisi Tewas Imbas Ledakan Bom di Polsek Astanaanyar

👤Khoerun Nadif R 🕔Rabu 07 Desember 2022, 13:47 WIB
"Update korban peristiwa bom bunuh diri TKP Polsek Astanaanyar dari anggota Polri, satu orang MD (meninggal dunia), tiga luka berat,...
dok.mi

Modus ke Toilet, Perampok Gasak Uang Minimarket di Jagakarsa Rp77 Juta

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 07 Desember 2022, 13:35 WIB
DUA orang perampok beraksi di sebuah minimarket di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan modus menumpang ke toilet. Kedua...
Antara

Dugaan Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Densus: Kami Sedang Dalami Peristiwa

👤Khoerun Nadif R 🕔Rabu 07 Desember 2022, 10:10 WIB
"Mohon waktu dan tetap tenang. Sekali lagi Densus 88 sedang bekerja cepat mendalami peristiwa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya