Relokasi Warga masih Jadi Kendala

NORMALISASI Sungai Ciliwung yang dilakukan sejak 2013 hingga kini baru rampung 47% dari total 19 kilometer panjang sungai yang disasar.

Proyek itu terkendala oleh ketersediaan unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk merelokasi warga dari bantaran sungai.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar mengatakan jumlah rusunawa yang tersedia belum cukup untuk menampung seluruh warga bantaran sungai.

Oleh karena itu, target Pemprov DKI Jakarta untuk merampungkan normalisasi tahun ini mundur.

"Padahal kalau ada (unit rusunawa), dua tahun anggaran pun (normalisasi sungai) selesai," ujar Iskandar saat menyusuri sungai itu bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Kampung Gedong, Jakarta Timur, hingga Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Terkait dengan kendala tersebut, Ahok menyatakan tahun ini akan membangun 20 ribu unit rusunawa dan tahun berikutnya 50 ribu unit.

Jika target pembangunan rusunawa sebanyak itu terpenuhi, pada 2018, normalisasi Sungai Ciliwung dipastikan selesai.

"Target kami pada 2017 minimal 20 ribu keluarga kami pindahkan (ke rusunawa)," katanya.

Menurutnya, relokasi diprioritaskan pada permukiman yang berada di lahan untuk jalan inspeksi.

Ia tidak memungkiri banyak pemilik bangunan di bantaran sungai mempunyai sertifikat dan izin mendirikan bangunan (IMB) lantaran adanya permainan.

Padahal, seharusnya bangunan di bantaran tidak bisa memperoleh dokumen.

"Permukiman mewah pun akan kita cek dapat suratnya dari mana. Kalau dari zaman dulu bisa keluar IMB atau sertifikat, tetap akan kami tertibkan," tutur Ahok.

Ia mengakui, sekalipun rusunawa tersedia, proses relokasi tidak bisa berjalan mudah.

Seperti yang selama ini terjadi, upaya tersebut ditentang warga dan sejumlah pihak lain.

"Padahal yang ditertibkan itu permukiman liar, dan bukan kampung warga," tegas Ahok.

Dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung, sejumlah warga yang telah direlokasi antara lain warga Kampung Pulo, Jakarta timur, dan sebagian warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Mereka direlokasi ke sejumlah rusunawa.

Namun, untuk relokasi tahap selanjutnya, lanjut Ahok, harus menunggu pembangunan rusun rampung tahun depan.

Rp8 triliun

Kendati tahun depan belum tentu menjabat kembali sebagai Gubernur DKI, tambahnya, ia telah menyiapkan dana Rp8 triliun untuk membangun rusunawa.

"Tidak jadi gubernur lagi pun saya sudah bikin template, saya punya kesempatan untuk bikin anggaran. Kalau sudah ada 70 ribu unit rusunawa, (normalisasi) seluruh Ciliwung pasti beres," katanya.

Ia menyebutkan, rusunawa sebagai tempat tinggal baru warga bantaran sungai tidak hanya dibangun di lokasi lain.

Lahan yang tersisa setelah normalisasi selesai pun akan ia manfaatkan untuk pembangunan rusunawa.

"Tapi, tunggu normalisasinya selesai," ujarnya.

Dalam proses normalisasi, tidak seluruh dinding sungai bakal diturap.

Sebab, beberapa bagian telah dibatasi dengan batu sedimen alami yang kuat.

"Dari 19 kilometer panjang sungai, 9 kilometer tidak akan dibangun sheet pile karena ada batu sedimen yang begitu baik di kawasan ini. Tentu kalau di-sheet pile saya protes," kata Ahok. (J-2)