Hong Kong Tolak Pejabat Tiongkok

WARGA Hong Kong berunjuk rasa menolak kedatangan pejabat legislatif Partai Komunis Tiongkok Zhang Dejiang, Rabu (18/5). Sekitar 100 orang berkumpul menyerukan kebebasan demokrasi dan penghentian penangkapan aktivis.

Sejak pagi, sekitar 100 demonstran berkumpul di satu area demonstrasi, yang sudah dijaga ketat polisi. Ribuan polisi juga telah dikerahkan untuk menjaga Zhang.

Para demonstran menyerukan penyelenggaraan pemilu bebas di Hong Kong, menuntut penghentian pemerintahan diktator dan mendesak pembebasan Liu Xiaobo, penerima Nobel Perdamaian asal Tiongkok yang dipenjara serta mendesak kemunduran pemimpin Hong Kong Leung Chun-yin.

“Permintaan kami sangat jelas, kami tidak menginginkan kehadiran Zhang,” seru John Leung, 30, dari Konfederasi Serikat Dagang Hong Kong.

Di sisi lain, demonstran pro-Tiongkok mengibarkan bendera nasional di lokasi unjuk rasa. Kedua kubu saling berteriak. Bahkan, demonstran pro-Tiongkok me­nyergap aktivis prodemokrasi di dekat hotel tempat Zhang menginap saat berupaya menembus pembatas.

Pengunjuk rasa berharap jumlah massa yang datang terus bertambah hingga malam. Namun, beberapa lainnya batal hadir akibat takut adanya bentrokan antara demonstran dan petugas pengamanan.

Kebebasan berpendapat di negara semiotonom itu kian berkurang seiring intervensi Beijing yang kian kuat. Gerakan pembebasan yang dikutuk pemerintah Hong Kong dan Tiongkok mulai muncul sejak 2014 lalu.

Zhang dijadwalkan melawat ke Hong Kong selama tiga hari. Rabu (18/5), Zhang menghadiri konferensi ekonomi. Namun, sebagian beranggapan itu merupakan kedok di balik upaya negosiasi keputusan apakah Leung Chun-ying kembali memimpin untuk periode kedua.

Dalam pidato di konferensi ekonomi, Zhang menjelaskan rencana investasi dan perdagangan internasional Tiongkok bertajuk One Belt, One Road. Zhang mendesak Hong Kong memainkan peran lebih dalam strategi pembangunan Tiongkok. “Saya harap Hong Kong dengan cara pandang lebih luas dapat memanfaatkan kesempatan di Belt and Road,” imbuh Zhang. (AFP/Aya/I-2)