Inggris Kirim Kapal ke Indonesia untuk Pantau Korut

PEMERINTAH Inggris mengirimkan Kapal HMS Albion ke Indonesia untuk memantau situasi di Asia Pasifik, salah satunya Korea Utara (Korut). Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik membenarkan hal tersebut.

"Ya, salah satunya untuk memantau Korea Utara dan sanksi kepada mereka," ucap Dubes Moazzam kepada Medcom.id saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (22/4).

Dia menambahkan, hal ini dilakukan Inggris sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Kami mengikuti resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB, pengerahan Albion dan beberapa kapal lainnya menunjukkan komitmen lewat perspektif Inggris mengenai penekanan sanksi tersebut," ungkapnya di hadapan awak media.

Dilansir dari laman The Independent pada 10 April, Inggris telah mengerahkan kapal perang angkatan laut ketiga ke Asia Pasifik karena ketegangan diplomatik dengan Korea Utara terus meningkat.

HMS Albion akan bergabung dengan HMS Sutherland dan akan membantu menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara, serta mengambil bagian dalam pelatihan bersama dan latihan dengan sekutu regional.

Kementerian Pertahanan juga sebelumnya mengumumkan bahwa HMS Argyll akan dikerahkan dan tiba di wilayah itu pada akhir tahun. Kapal ini akan mengambil bagian dalam latihan bersama Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Singapura.

"Angkatan Bersenjata kami berada di garis depan Global Britain, dan penyebaran HMS Albion, Sutherland dan Argyll menunjukkan komitmen kami yang teguh terhadap tanggung jawab internasional kami dan untuk menjaga perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan ini," ucap Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson.

"Sampai Korea Utara mencocokkan kata-katanya dengan tindakan nyata, Inggris akan terus bekerja sama dengan mitra dan sekutu demi menjaga tekanan dan ketat menegakkan sanksi yang ada, memastikan tidak hanya keamanan regional tetapi juga dari Inggris."

HMS Albion, bersama HMS Sutherland, akan memantau perdagangan laut terlarang yang dilakukan Korea Utara. Menurut mereka hal tersebut sebagai sumber utama pendanaan untuk program nuklir ilegalnya. (Medcom/OL-1)