Strategi Belanja Pelayanan Kesehatan adalah Kunci Keberhasilan Program JKN

DALAM upaya menjaga kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang yang berkelanjutan serta berdampak luas bagi masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa keberhasilan Program JKN yang telah menjangkau lebih dari 280 juta penduduk Indonesia menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan tantangan pembiayaan yang memerlukan langkah strategis agar program tetap berjalan optimal dalam jangka panjang.

Ghufron menyebut, saat ini BPJS Kesehatan tengah menyusun strategi belanja pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien melalui penguatan sistem rujukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang tepat di fasilitas kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan medisnya, sehingga pemanfaatan layanan menjadi lebih optimal dan biaya pelayanan dapat terkendali.
 
“Tingginya permintaan layanan kesehatan dengan kualitas yang terus meningkat mendorong kami untuk terus berinovasi dan menjaga stabilitas Dana Jaminan Sosial,” ujar Ghufron dalam kegiatan Pre-Congress International Health Economics Association (IHEA) World Congress on Health Economic, yang rutin diselenggarakan oleh IHEA, Minggu (20/7).
 
Ghufron menyebut, meningkatnya klaim layanan kesehatan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) di tengah tren kenaikan klaim ini, diperlukan inovasi strategis agar dana yang dikelola dalam Program JKN tetap sehat.
 
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh cakupan kepesertaan semata, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam memastikan kualitas layanan tetap prima dan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Ghufron.
 
Dalam kegiatan pertemuan yang digagas oleh International Health Economics Association (IHEA), BPJS Kesehatan juga berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan perwakilan dari berbagai negara, termasuk Thailand dan Korea Selatan, untuk mengkaji strategi pembiayaan jaminan kesehatan dan pengembangan layanan perawatan jangka panjang (long term care).
 
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menjelaskan bahwa inovasi di bidang pembiayaan perlu dilakukan sebagai langkah untuk mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang sesuai dengan pemanfaatannya, khususnya pada layanan berbiaya tinggi, terencana, hingga pemanfaatan berlebih. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Program JKN dan kualitas pelayanan tetap terjaga.
 
“Ke depan, keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada seberapa besar cakupan kepesertaan, tetapi juga pada kemampuan kita menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, serta menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Mahlil.

Baca juga : JKN Menuju Fase Maturitas

Dalam forum yang turut dihadiri delegasi internasional, Mahlil menyampaikan keyakinannya bahwa BPJS Kesehatan berpotensi menjadi acuan bagi negara lain dalam pengelolaan pembiayaan sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk layanan perawatan jangka panjang (long term care). Ia menekankan bahwa kolaborasi antarnegara menjadi elemen penting dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia.

“Kami terus mendorong agar strategi pembiayaan yang dijalankan mampu memastikan keberlanjutan program sekaligus menjaga mutu layanan kesehatan bagi seluruh peserta,” ujar Mahlil.

Panel diskusi juga menghadirkan Specialist dari Plan and Budget Division, National Health Security Office (NHSO) Thailand, Piyanart Luangwilaiwan, serta Deputy Director National Health Insurance Service (NHIS) Republik Korea, Hyunjin Cho. (Z-10)