Kurs Labil, Korporasi makin Patuh Hedging

TINGKAT kepatuhan korporasi BUMN dan swasta dalam menerapkan prinsip lindung nilai (hedging) terus meningkat.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengemukakan korporasi nonbank yang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk hedging, mencapai 87% dari sekitar 2.100-an pada akhir 2015.

Jumlah itu terus meningkat sejak beleid terkait diterbitkan BI pada 2014.

"Tadinya 78% yang patuh, lalu Maret 2015 81%, sekarang sudah 87%," ujarnya di sela penandatanganan fasilitas lindung nilai atau FX line antar-BUMN di Jakarta, Rabu (25/5).

Korporasi yang telah melaporkan prinsip kehati-hatian guna pemenuhan rasio lindung nilai hingga 6 bulan telah meningkat menjadi 91% per Desember 2015 jika dibandingkan dengan awal 2015 sebesar 80%.

Jumlah korporasi pelapor kegiatan penerapan prinsip kehati-hatian menurut kepatuhan pemenuhan rasio likuiditas naik tipis dari 81% menjadi 84%.

Di luar kesepakatan BI dan pemerintah serta penegak hukum soal hedging di 2014, jumlah transaksi hedging memang dalam tren naik selama 5 tahun terakhir.

Menurut Agus, itu tecermin dari peningkatan porsi transaksi derivatif di pasar valas domestik yang mencapai 40% pada 2016, naik dari 35% di 2015.

"BI juga terus mendorong perbankan meningkatkan pengembangan produk derivatif untuk tujuan lindung nilai," ucap Agus.

Ia mengingatkan lindung nilai diperlukan untuk mencegah perusahaan mengalami risiko rugi kurs akibat gejolak nilai tukar.

Kurs rupiah dalam beberapa hari terakhir nyaris menyentuh 13.700 per dolar AS setelah dua pekan sebelumnya stabil di 13.300-an.

Dalam kesempatan itu, tiga bank BUMN menyepakati fasilitas hedging US$1,92 miliar bagi delapan BUMN nonbank.

BRI memfasilitasi US$750 juta, BNI US$619 juta, dan Bank Mandiri US$555 juta.

Delapan BUMN yang menerima fasilitas hedging itu Pupuk Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Perum Bulog, Pelindo II, Pelindo III, Perum Peruri, Aneka Tambang, dan Semen Baturaja.

"Saya dorong BUMN mengelola risiko secara prudent. Manajemen prudent untuk risiko valas sangat penting. Dengan demikian, bisa juga jaga cashflow perusahaan," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno yang juga menyaksikan penandatanganan fasilitas hedging. (Ant/Fat/E-2)