Indonesia Perlu Lebih Agresif

BERLAKUNYA era Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) bagaikan dua sisi mata uang bagi dunia usaha.

Sebagian kalangan yang optimistis menganggap kemitraan regional itu merupakan kesempatan untuk memperluas pasar di ASEAN.

Di sisi lain, kalangan realistis melihat MEA tanpa persiapan berarti hanya membuka pasar bagi kompetitor asing.

Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Rahmat Pramono mengungkapkan sudah saatnya pelaku usaha meninggalkan pola ekonomi yang bersifat protektif.

Menurutnya, MEA perlu dilihat sebagai kesempatan untuk memperluas usaha di kawasan.

"Sudah saatnya mengubah mindset, yang tadinya hanya berkompetisi secara domestik menjadi berpikir untuk membuka peluang baru di kawasan," ujar Rahmat pada Seminar Nasional bertajuk Winning the AEC War di Jakarta, Rabu (25/5).

Sejumlah negara tetangga seperti Myanmar, Vietnam, dan Laos disebutnya jauh lebih agresif untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur ketimbang Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan pemerintah perlu terus berfokus untuk melakukan berbagai deregulasi yang memancing investasi.

Ia mengungkapkan banyak investor asing memandang Indonesia sebagai tempat dengan peluang berinvestasi yang begitu potensial.

Namun, banyak kesempatan tersebut akhirnya tidak terealisasi seperti yang diharapkan.

"Banyak investor padat karya mengeluhkan kenaikan upah minimum setiap tahun di Indonesia yang tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas di dalam negeri," ujar Hariyadi dalam kesempatan sama.

Menurutnya, sebagian besar investor bakal lebih memilih berinvestasi ke Vietnam ketika bicara peluang investasi di ASEAN. Kebanyakan pemilik modal melihat upah minimum dan tingkat produktivitas di sana lebih kompetitif.

Karena itu, perlu diterapkan berbagai insentif pendorong yang juga bisa menstimulasi peningkatan produktivitas buruh.

Dia mengatakan salah satu model yang bisa diterapkan, misalnya, pengurangan pajak bagi korporasi padat karya yang memiliki pelatihan tenaga kerja terstandar pemerintah.

Di tempat sama, Direktur Utama Bluebird Noni Purnomo mengakui tidak ada satu kebijakan pemerintah yang sifatnya cocok diterapkan kepada seluruh sektor industri dalam negeri untuk menghadapi persaingan regional.

Namun, menurutnya, tetap dibutuhkan strategi yang spesifik menjangkau dunia usaha secara umum.

"Memang pemerintah tak bisa menerapkan strategi yang sifatnya one policy fits for all, tapi memperkuat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja merupakan hal paling penting di era persaingan global seperti ini."

Stabil

Di tempat terpisah, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai afirmasi peringkat investment grade dari lembaga Fitch Ratings menandakan perekonomian nasional dipandang stabil.

"Itu artinya dalam situasi ekonomi dunia yang memburuk, kita masih bisa tetap dianggap tidak turun," kata dia.

Darmin mengatakan pemerintah telah berupaya memperbaiki iklim investasi dan mempercepat perizinan berusaha, salah satunya dengan menerbitkan 12 paket kebijakan ekonomi sejak September 2015.

Menurut dia, perbaikan itu memang belum menunjukkan hasil signifikan.

Namun, dalam jangka panjang, penerbitan paket kebijakan bisa memberikan kepastian terhadap pertumbuhan investasi.

"Moody's dan Fitch sudah memberikan investment grade, tinggal dari S&P yang belum selesai," imbuhnya.

Terkait dengan efektivitas paket, ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengungkapkan sebaiknya pemerintah mengevaluasi setiap paket kebijakan sebelum mengeluarkan paket yang baru.

"Petunjuk pelaksanaannya ke tingkat bawah belum ada, ya, akhirnya implementasinya jadi terhambat. Di samping itu, sebaiknya jangan dikeluarkan berturut-turut tanpa ada evaluasi terhadap paket sebelumnya."

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah butuh waktu sosialisasi cukup.

Dengan begitu, hal itu lebih mudah diterapkan ke dunia usaha yang mungkin belum sepenuhnya menangkap implementasi kebijakan di lapangan. (Ant/E-2)