Merangkul Petani dalam Inklusi

PERTANIAN acap digadang-gadang sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia.

Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sumbangsih sektor itu terhadap produk domestik bruto(PDB) sekitar 13%, kedua terbesar setelah sektor manufaktur.

Ironisnya, dari 26,1 juta rumah tangga usaha pertanian di Tanah Air, 56%-nya hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Lahan yang relatif kecil, kadang tanpa sertifikat pula, membuat petani sulit mengakses sumber pembiayaan formal untuk mengembangkan usaha mereka.

"Akses petani terhadap sumber permodalan formal saatnya diperlebar," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman D Hadad dalam acara Inovasi Rantai Nilai Sektor Agro dalam Mendukung Implementasi Financial Inclusion untuk Petani, di Jakarta, Senin (23/5).

Dalam program itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama regulator menargetkan keterlibatan 1 juta petani agro hingga 2020.

Program itu dilaksanakan Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (Pisagro).

Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani mengatakan skema inovasi itu sejatinya ialah kredit usaha rakyat (KUR) plus. Tidak hanya menyediakan kredit, skema itu juga meminjamkan biaya hidup selama masa tunggu panen.

"Banyak kendala dalam mempertahankan apalagi meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian petani. Petani swadaya inilah yang butuh skema inovasi rantai nilai," ujar Rosan dalam kesempatan sama.

Menurutnya, program itu juga memberi dukungan infrastruktur perkebunan, penyediaan bibit dan pupuk berkualitas, pendampingan dan disiplin implementasi praktek budidaya, serta akses terhadap perbankan dan edukasi literasi keuangan.

"Uji coba implementasi financial inclusion telah berhasil dilakukan di komoditas jagung, kelapa sawit dan kopi yang diikuti kakao, padi, kedelai, kentang, dan karet. Proyek-proyek uji coba ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani rata-rata 25%," klaim Rosan.

Program kemitraan itu, lanjutnya, telah berhasil menjangkau lebih dari 445 ribu petani pada 2016 dengan luas area melampaui 350 ribu ha.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agrobisnis Pangan dan Kehutanan serta Co-Chair Pisagro Franky Widjaja mengamini banyak petani yang butuh akses pada inovasi pembiayaan kredit dengan suku bunga terjangkau untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Sokongan pemerintah

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai inisiatif dunia usaha itu perlu disokong pemerintah.

"Dengan inisiatif ini, pemerintah juga perlu mengaitkan peranannya. Mereka pasti perlu urusan sertifikasi tanah supaya cepat, pengairan ada," tegas Darmin.

Wakil Dirut BRI Sunarso mengatakan pihaknya menjadi salah satu bank yang dilibatkan dalam skema itu. Pembiayaan untuk petani agro akan disalurkan lewat KUR untuk jenis pertanian tanaman pangan.

"Tanaman pangan kan satu siklus paling cepat 3 bulan, paling lama 1 tahun. Itu paling mungkin disentuh dengan KUR," ujarnya.

Untuk petani perkebunan, lanjut Sunarso, pada saat awal menanam petani diberi KUR, tetapi nantinya akan dikonversi menjadi kredit komersial.

"Selama tahap pembangunan itu bisa saja pakai KUR. Tapi setelah masa produksi dikonversi jadi kredit komersial biasa. Artinya tidak ada unsur subsidi," tutupnya. (Deo/E-2)