Pinjaman dari IDB untuk Infrastruktur

PEMERINTAH Indonesia menandatangani komitmen pinjaman dari Islamic Deve­lopment Bank (IDB) sebesar US$5,2 miliar. Pinjaman itu merupakan bagian dari member country partnership stra­tegy (MCPS) yang rencananya tersalur bertahap hingga 2020 sesuai kesiapan proyek.

“Pinjaman tersebut terbagi menjadi US$3,2 miliar pinjaman proyek pemerintah, US$1,8 miliar pembiayaan ekspor impor, dan US$200 juta untuk pengembangan private sector,” ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat konferensi pers penutupan 41st Annual Meeting Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center, Kamis (19/5).

Tahun ini, IDB memberi pinjaman US$824 juta untuk pembiayaan tiga proyek infrastruktur fisik dan sosial, di antaranya proyek pengembangan pendidikan tinggi sebesar US$176,5 juta dan perbaikan kampung kumuh di beberapa kota US$329,76 juta.

Selain itu, pemerintah dan IDB masih mengkaji kesiapan proyek transmisi listrik. “Sebenarnya pengembangan jaringan transmisi PLN itu dibiayai US$330 juta. Namun, masih ada kesiapan administrasi jadi penandatanganannya tertunda, tapi akan berjalan dalam waktu dekat,” kata dia.

Tak hanya kepada Indonesia, IDB secara keseluruhan juga menyepakati komitmen penyaluran pinjaman kepada 14 negara anggota sejumlah total US$1,6 miliar.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan ketidakberpihakan kebijakan pajak bagi pengembangan industri konstruksi, terutama untuk pajak penghasilan (PPh) final di sektor jasa konstruksi.

“Pajak final itu kurang kondusif untuk pengembangan industri konstruksi. Pengenaan 2%-3% dari pendapatan terlalu memberatkan. Yang benar mestinya dikenakan pada profitnya. Kalaupun dikenakan pada PPh final, besarannya ja­ngan 3% dari nilai kontrak,” keluh Sekretaris Jenderal AKI Zali Yahya di Jakarta, Kamis (19/5).

Sementara itu, Kementerian PU-Pera menargetkan ekspor usaha jasa konstruksi mencapai Rp15 triliun dari 2015-2019. Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib mengungkapkan pendapatan ekspor konstruksi Indonesia pada tahun lalu mencapai Rp2,8 triliun.

“Tahun ini kita menargetkan bisa mencapai Rp6 triliun, jadi naik Rp3 triliun dari tahun lalu, sedangkan untuk target pasarnya kita menyasar pasar Asia, Afrika, dan Republik Kepulauan Fiji,” terang Yusid. (Jay/Dro/E-1)