Wapres: RUU Ibu Kota Negara Dibahas Awal Tahun

PEMERINTAH segera memulai proses legislasi pemindahan ibu kota negara. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan, pembahasan RUU Ibu Kota Negara baru dengan DPR akan dilakukan pada awal tahun depan. “Ya kita harapkan kalau bisa awal 2020 sudah bisa (dibahas dengan DPR). Inginnya begitu,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Rabu, (20/11).

Ma’ruf mengungkapkan, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini terus mengoordinasikan rencana pemindahan ibu kota dengan kementerian lain. Pembahasan tersebut termasuk menentukan detail lokasi ibu kota yang baru. “Dalam pembahasan juga akan dibahas kapan dimulai, lahannya, termasuk juga namanya pun sedang disayembarakan,” ujarnya.

Selain itu, tambah Wapres, Bappenas juga akan membahas kedudukan IKN baru dalam sistem pemerintahan. “Kita masih mengkaji apakah seperti Daerah Tingkat I, apakah daerah khusus, apa semacam federal authority tidak punya DPR atau gubernur dan walikotanya diangkat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan Istana Kepresidenan di ibu kota negara baru di kawasan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, nantinya khas Indonesia. Jokowi juga ingin IKN baru nantinya bisa menjadi kota terbaik di dunia. Karena itu, proses pembangunan ibu kota baru harus cermat dan kreatif. (OL-8)