Jumat 11 November 2022, 05:00 WIB

Kejahatan Sistematis Gagal Ginjal Akut

Administrator | Editorial
Kejahatan Sistematis Gagal Ginjal Akut

MI/Duta
.

KASUS gagal ginjal akut pada anak terbukti memang bukan perkara main-main. Berdasarkan data hingga 6 November 2022, tercatat ada 324 kasus yang tersebar di 28 provinsi.

Dari jumlah itu, sebanyak 194 anak meninggal dunia. Artinya, tingkat kematian kasus gangguan ginjal akut tersebut atau case fatality rate (CFR) mencapai 59%. Amat tinggi.

Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Gagal Ginjal Akut bentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dengan berpijak dari temuan awal investigasi yang mereka lakukan, bahkan tak ragu menyatakan penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak disebabkan oleh kejahatan yang sistematis.

Begitu pun Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), yang menggolongkan kasus ini sebagai kejahatan kemanusiaan. Disebut begitu karena kasus tersebut telah menyebabkan kematian dalam jumlah besar dalam satu periode tanpa pengendalian serius.

Terlebih, korbannya ialah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Seandainya keduanya digabungkan, kasus gagal ginjal akut pada anak adalah sebuah 'kejahatan kemanusiaan yang sistematis'. Jelas ini merupakan status sekaligus situasi yang tidak boleh dianggap sepele dan disikapi asal-asalan. Pemerintah sepatutnya menjadikan poin sistematis sebagai titik berangkat dalam pengusutan kejadian tersebut supaya tuntas.

Kejahatan sistematis artinya ia tidak berdiri sendiri. Kejahatan itu tidak hanya melibatkan pelaku di lapangan, tetapi juga kelalaian sistem pengawasan.

Dengan kata lain, semua yang terkait semestinya diusut dan dikenai sanksi hukum jika terbukti lalai atau bahkan sengaja melakukan tindakan pidana.

Karena itu, dalam kasus ini, yang diperiksa semestinya bukan cuma perusahaan farmasi yang diduga menggunakan bahan baku pelarut yang mengandung cemaran etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) di atas batas aman, melainkan juga pemegang otoritas pengawasan peredaran obat-obatan dan pemangku izin impor bahan-bahan baku tersebut.

Pijakan hukumnya sangat kuat untuk menyeret siapa saja yang bertanggung jawab dalam tragedi ini ke ranah pidana. Pada Pasal 188 ayat (3) jo Pasal 196 UU Kesehatan jelas dinyatakan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dipidana paling lama 10 tahun dan denda Rp1 miliar.

Lalu, mari kita tengok pula Pasal 1 angka 12 juncto Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebut bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, dan pemerintah.

Bukankah pasal itu mengandung pesan bahwa ketika pemerintah tak mampu melindungi anak-anak sehingga nyawa ratusan orang dari kalangan mereka terenggut, seharusnya pemerintah pun ikut memikul tanggung jawab hukum? Bukankah Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang notabene bagian dari pemerintah tidak bisa semata melempar kesalahan kepada perusahaan farmasi yang sesungguhnya adalah objek pengawasan mereka?

Kini, atas nama kemanusiaan, publik berharap kepolisian dapat melihat secara utuh persoalan ini sehingga pengusutan yang mereka lakukan tidak hanya menjangkau pelaku-pelaku di lapangan, tapi juga mereka yang ada di balik meja pengawasan dan perizinan.

Namun, yang tak kalah penting dari penuntasan kasusnya, tragedi ini seharusnya menjadi momentum perbaikan, bahkan bila perlu restorasi tata kelola pengawasan obat dan makanan. TPF Kasus Gagal Ginjal Akut hendaknya tidak berhenti pada kasus ini.

Mereka kita harapkan punya inisiatif menggandeng pihak-pihak yang terkait dengan sektor kesehatan untuk merumuskan perbaikan tersebut. Jangan sampai kita hanya gemuruh ketika kasus sudah terjadi, tapi kemudian lupa, diam, dan membiarkan sistem yang salah tetap berjalan.

Baca Juga

MI/Duta

Memuliakan Kaum Difabel

👤Administrator 🕔Sabtu 03 Desember 2022, 05:00 WIB
PENGHORMATAN sekaligus pengakuan terhadap para penyandang disabilitas di negeri ini terus menunjukkan...
MI/Duta

Penyakit Kronis Serapan APBD

👤Administrator 🕔Jumat 02 Desember 2022, 05:00 WIB
PERMASALAHAN serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang rendah terus berulang dari tahun ke...
MI/Duta

Tugas Berat Panglima TNI

👤Administrator 🕔Kamis 01 Desember 2022, 05:00 WIB
Selanjutnya, dalam waktu dekat, Yudo akan menjalani fit and proper test di hadapan anggota Komisi I...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya