Selasa 08 November 2022, 05:00 WIB

Lindungi PRT Sepenuh Hati

Administrator | Editorial
Lindungi PRT Sepenuh Hati

MI/Seno
Ilustrasi MI.

SEJUMLAH kasus penyiksaan pekerja rumah tangga (PRT) yang belakangan ini terungkap harus membuat kita malu sebagai bangsa. Penyiksaan, baik di Jakarta Timur maupun di Bandung Barat, menunjukkan mental perbudakan yang masih ada di masyarakat kita.

Pekerjaan dan pendidikan tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan seseorang memperlakukan PRT-nya dengan manusiawi, apalagi sebagai seorang profesional. Penyiksaan yang dilakukan keluarga ASN di Jakarta Timur sejak Mei 2022, meliputi tendangan, pukulan berulang kali ke kepala, penyiraman air cabai, bahkan hingga pelecehan dengan menyuruh sang PRT tidur telanjang bulat di balkon.

PRT yang masih berusia 18 tahun itu juga disiram air gula agar tubuhnya dikerubuti semut dan direkam gambarnya sebagai pengancaman untuk disebarkan jika melapor.  Akibat penyiksaan berbulan-bulan itu bukan saja pincang dan mengalami perubahan bentuk telinga, PRT yang gajinya disunat 2/3-nya itu juga mengalami trauma mendalam.

Penyiksaan PRT di Bandung Barat oleh pasutri muda juga tidak kalah memilukan. Saat diselamatkan oleh para tetangga, PRT itu lebam di kedua mata.

Kita harus sadar jika perbudakan era modern ini langgeng karena nihilnya perlindungan negara. Bahkan, mangkraknya RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama 18 tahun di DPR dapat dikatakan jika negara memang belum memandang ART sebagai profesi bermartabat.

Padahal, sejak disodorkan tahun 2004, RUU itu sudah 78 kali direvisi. Mantan anggota dewan yang kini Koordinator Koalisi Sipil Undang- Undang Perlindungan PRT, Eva Kusuma Sundari, mengungkapkan jika puluhan revisi itu pun telah membuat RUU tersebut menjadi sangat moderat karena tidak adanya ketentuan jerat pidana. RUU itu lebih menekankan pada standar perjanjian kerja antara majikan dan PRT untuk menghindari eksploitasi.

Maka jika mau jujur, RUU sebetulnya telah menjadi cerminan DPR yang bertindak lebih sebagai ‘majikan’ ketimbang maksimal melindungi PRT. Contohnya ialah pendidikan bagi PRT yang diberikan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, atapun penyalur.

Di sisi lain, meski RUU ini telah mengakomodasi harapan tinggi para pemberi kerja atau majikan, para legislator cenderung gamang dan takut akan konsekuensi dari profesionalisasi PRT itu. Skeptisme banyak anggota dewan ini bahkan dikatakan sendiri oleh Baleg DPR.

Itu pula yang sebetulnya menjadi ironi konyol. Sebab begitu gencarnya kita menuntut perlindungan terhadap para TKI, yang kebanyakan ialah PRT, dari negara-negara tujuan, sementara di dalam negeri justru negara sangat abai. Bahkan, PRT babak belur.

Padahal, jika berkaca dari negara tetangga, Filipina, profesi PRT yang bermartabat dan profesional harus dibangun dari dalam negeri. Filipina memiliki Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Domestik sejak 2012.

UU itu begitu komprehensif karena bukan saja mengatur usia, dan melindungi PRT dari segala bentuk penyiksaan dan eksploitasi, bahkan hingga mencegah eksploitasi yang disebabkan sistem hutang. Selain itu pemerintah Filipina juga membentuk sistem registrasi ART dan badan khusus, yang tidak saja bertindak memastikan lingkungan kerja yang sehat, tetapi juga menciptakan sistem peningkatan keterampilan PRT.

Betul bahwa dengan industrialisasi dan profesionalisasi PRT, lingkungan kerja menjadi serbateratur dan kaku. Para pemberi kerja/majikan pun harus terbiasa dengan batasan jam kerja harian PRT dan juga hak libur per minggu. Namun, bukankah semua hak ini memang hak dasar setiap profesi?

Terlebih, dengan sistem teratur itu pula sebuah profesi barulah menghasilkan kesejahteraan. Hal ini pula yang membuat Filipina berhasil membentuk profesi PRT menjadi profesi yang bermartabat selayaknya profesi-profesi lainnya. Meski masih menjadi pilihan profesi masyarakat kelas bawah, mereka sama sekali bukan dianggap sebagai pekerja rendahan.

Itu dibuktikan pula dengan keterampilan yang tinggi, termasuk dalam kecakapan terkait teknologi dan bahasa. Tidak heran, ART migran Filipina hingga kini dikenal sebagai PRT berkualitas dengan negara tujuan bukan lagi Asia, melainkan Amerika Serikat dan Eropa.

Maka sudah saatnya DPR serius mengagendakan pengesahan RUU Perlindungan PRT pada paripurna berikutnya. Sudah terlalu lama DPR berutang martabat pada profesi PRT.

Baca Juga

MI/Duta

Pantang Menyerah Melawan Terorisme

👤Administrator 🕔Kamis 08 Desember 2022, 05:00 WIB
AKSI terorisme kembali terjadi. Kemarin, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di Polsek Astanaanyar, Kecamatan Astanaanyar,...
MI/Seno

Menyongsong Paradigma Pemidanaan Modern

👤Administrator 🕔Rabu 07 Desember 2022, 05:00 WIB
RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi...
MI/Seno

Menutup Celah Koruptor Berulang

👤Administrator 🕔Selasa 06 Desember 2022, 05:00 WIB
DALAM perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya