Jumat 04 November 2022, 05:00 WIB

Selamatkan Rakyat Papua

Administrator | Editorial
Selamatkan Rakyat Papua

MI/Duta
.

LUKAS Enembe, Gubernur Papua yang sekaligus juga tersangka kasus dugaan korupsi, memang istimewa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama ini dikenal galak pun seketika jadi lembek dan kehilangan taji di hadapannya.

Setelah dua kali gagal memanggil ke Jakarta untuk diperiksa karena Lukas beralasan sakit, akhirnya tim penyidik KPK yang 'mengalah' terbang ke Jayapura, Papua, untuk memeriksa sang tersangka itu di rumahnya, kemarin. Tidak tanggung-tanggung, Ketua KPK Firli Bahuri ikut dalam rombongan tim antirasuah tersebut.

Fakta itu menggambarkan betapa spesialnya Lukas. Barangkali ini kali pertama KPK memeriksa seorang tersangka di rumahnya. Tersangka kasus korupsi yang mangkir dari pemeriksaan dengan dalih sakit mungkin banyak. Namun, yang sampai bisa membuat KPK harus terbang ribuan kilometer mendatangi rumahnya demi pemeriksaan cuma Lukas Enembe.

Jadi, bisa dibayangkan betapa istimewanya perlakuan yang didapatkan Lukas dari KPK. Padahal, seperti lembaga penegak hukum yang lain, KPK seharusnya teguh menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Semua orang punya derajat sama di hadapan hukum. Tanpa mengenal status, kedudukan, kekuasaan, dan lain-lainnya.

Boleh jadi, KPK berpikir inisiatif mereka untuk memeriksa Lukas Enembe di rumahnya ialah langkah maju ketimbang terus bertarung melawan kealotan sang tersangka dan timnya yang selalu menolak diperiksa di Jakarta. Namun, percayalah, sesungguhnya itu bukan langkah maju. Dalam konteks penegakan hukum, itu ialah kemunduran.

Mengapa mundur? Karena ini akan menjadi preseden buruk terkait dengan perlakuan aparat penegak hukum terhadap tersangka korupsi. Perlakuan istimewa seperti ditunjukkan KPK terhadap Lukas sangat mungkin akan coba diminta tersangka-tersangka yang lain di kemudian hari. "Kalau Lukas bisa, kenapa saya tidak?"

Keistimewaan Lukas Enembe juga terlihat dari kehati-hatian pemerintah pusat dalam menyikapi desakan pencopotan atau penonaktifan Lukas dari kedudukannya sekarang sebagai Gubernur Papua. Desakan itu sebenarnya wajar mengingat Provinsi Papua saat ini tidak memiliki wakil gubernur setelah Klemen Tinal meninggal pada Mei 2021.

Lalu, ketika gubernurnya juga sakit dan bahkan menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi, mungkinkah pemerintahan dan pelayanan publik di Papua dapat berjalan efektif? Bukankah demi efektivitas pemerintahan lebih baik gubernur yang sedang terjerat oleh masalah dinonaktifkan kemudian pusat menunjuk pejabat pengganti sementara Gubernur Papua?

Publik punya asumsi, jika Lukas bisa meyakinkan KPK untuk tidak memeriksanya di Jakarta , tapi malah 'mengundang' KPK ke Jayapura, berarti sakitnya memang cukup parah. Nah, dengan asumsi yang sama mestinya pemerintah tak perlu ragu untuk segera menentukan sikap, mencopot, atau setidaknya menonaktifkan Lukas dari jabatan Gubernur Papua. Apalagi ia juga berstatus tersangka kasus dugaan korupsi.

Langkah cepat itu sesungguhnya diperuntukkan menyelamatkan rakyat Papua. Memang ada sebagian masyarakat Papua yang mendukung habis-habisan sosok Lukas yang mungkin saja akan melakukan perlawanan ketika ia dicopot. Namun, tentu itu tidak bisa mewakili masyarakat 'Bumi Cenderawasih' pada umumnya yang terkena dampak pelayanan publik yang terganggu karena roda pemerintahan yang macet.

Namun, dengan perspektif yang berbeda, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa sikap 'kooperatif' yang ditunjukkan KPK, juga toleransi tinggi yang diperlihatkan pemerintah pusat untuk tidak segera mengganti Lukas, boleh jadi ialah keputusan yang memang harus diambil demi menjaga agar tak terjadi gejolak di provinsi tersebut.

Ada sensitivitas tersendiri di Papua yang harus dijaga. Satu langkah salah saja dari pusat, itu bisa membangkitkan sentimen identitas dan berpotensi membuat situasi di Papua kian bergejolak. Tidak mudah meniti di antara dua kepentingan itu, tetapi bukankah pemerintah ada untuk menemukan jalan keluarnya?

Baca Juga

MI.Duta

Lorong Gelap sang Guru

👤Administrator 🕔Sabtu 26 November 2022, 05:00 WIB
SEMUA orang mungkin mengerti dan sepakat dengan beberapa baris ungkapan yang menggambarkan mulianya sosok dan profesi guru yang terdapat...
MI/Duta

Malaysia Songsong Reformasi

👤Administrator 🕔Jumat 25 November 2022, 05:00 WIB
MALAYSIA mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri baru,...
MI.Duta

Ironi Penggantian Hakim Konstitusi

👤Administrator 🕔Kamis 24 November 2022, 05:00 WIB
MESKIPUN menuai banyak kritik, kemarin Presiden Jokowi resmi melantik Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Kepresidenan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya