Kamis 03 November 2022, 05:00 WIB

Antisipasi Tsunami PHK

Administrator | Editorial
Antisipasi Tsunami PHK

MI/Duta
Ilustrasi MI.

SEJARAH telah mencatat bahwa perang dan wabah penyakit termasuk penyebab kemunduran ekonomi yang dahsyat. Maka, ketika di era ini kita mengalami dua hal tersebut secara bersamaan, ditambah lagi dengan pemanasan global, dampaknya pun kian mengerikan.

Terlebih, era keterbukaan ekonomi membuat gejolak di satu negara ataupun wilayah menghasilkan gelombang ke seluruh dunia. Indikator ekonomi dalam negeri yang tampak membaik, bisa jadi tidak banyak menolong.

Itulah yang terjadi dengan ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya Tanah Air. Salah satu penyebab kuat PHK ini ialah perang Rusia-Ukraina yang ikut membuat harga berbagai komoditas naik dan berimbas pada penurunan daya beli pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Padahal, AS dan negara-negara Eropa, selain juga Tiongkok, Jepang, dan Uni Emirat Arab, merupakan 10 negara tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia.

Kabar baik inflasi Oktober yang lebih rendah dari perkiraan awal tidak banyak berarti bagi industri yang bernapas dari ekspor.

Gelombang PHK telah nyata di Jawa Barat. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat Yan Mei, per Oktober 2022 telah 55 ribu orang dikenai PHK dan sebanyak 18 perusahaan di 14 kabupaten/kota di Jawa Barat tutup.

Ia menyatakan penurunan pesanan dari luar negeri hingga 50% telah terasa sejak April 2022. Total pekerja yang terkena PHK telah mencapai 65 ribu orang dari 124 perusahaan. Jumlah itu diperkirakan bakal terus bertambah.

Gelombang PHK ini tidak boleh dibiarkan menjadi tsunami. Pemerintah harus segera membuat langkah antisipasi, baik jangka pendek maupun panjang.

Opsi langkah pertama antisipasi itu juga semestinya mencakup penerbitan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana yang sigap dikeluarkan di awal masa pandemi. Pada 2020, pemerintah berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Kini, surat edaran baru perlu dikeluarkan karena kondisi yang juga berbeda. Lewat itu pula pemerintah dalam hal ini Menaker dapat mendorong dialog tripartit atau dengan mediasi yang melibatkan dinas tenaga kerja kabupaten/kota ataupun provinsi dalam penyelesaian PHK hubungan industrial (HI).

Dialog tripartit harus disadari menjadi kebutuhan karena banyak kasus dialog bipartit yang tetap merugikan pekerja. Selama ini saja sudah banyak kasus pengurangan upah yang dialami hingga pekerja tingkat bawah. Selain itu, banyak pula pengurangan upah yang dikatakan sebagai utang perusahaan, tapi tak kunjung dibayarkan meski keuangan perusahaan mulai pulih selepas pandemi.

Dengan dialog tripartit, transparansi dan komitmen perusahaan semestinya dapat lebih dipastikan. Di samping itu, pemda juga harus ikut memberikan solusi nyata agar PHK benar-benar dapat dihindari, termasuk melalui berbagai insentif bagi pengusaha.

Penyelesaian jangka pendek ini harus juga dibarengi dengan antisipasi jangka panjang yang mencakup daya saing industri tekstil dan perluasan pasar dalam negeri.

Sebab, harus disadari, sejak beberapa tahun lalu bukan saja Vietnam, Bangladesh pun kian tumbuh menjadi pemain kuat dalam industri pakaian jadi.

Dengan tenaga kerja yang murah dan kualitas produk yang semakin baik, mereka telah merebut hati banyak perusahaan AS dan Eropa.

Meski begitu, kualitas garmen dan pakaian jadi Indonesia semestinya tetap dapat memenangi daya saing jika didukung inovasi teknologi. Hal itu tentunya bukan hanya tugas pengusaha, melainkan juga pemerintah lewat lembaga-lembaga risetnya.

Tidak berhenti di situ, sudah saatnya pula pemerintah membuat langkah nyata atas membanjirnya produk pakaian impor ke dalam negeri. Pakaian impor itulah yang justru membuat pasar dalam negeri tidak bisa menjadi penyelamat industri tekstil anak bangsa. Sebab itu, pengetatan keran impor pakaian, termasuk bisnis pakaian bekas dari luar negeri, harus segera dilakukan.

Baca Juga

MI/Duta

Pantang Menyerah Melawan Terorisme

👤Administrator 🕔Kamis 08 Desember 2022, 05:00 WIB
AKSI terorisme kembali terjadi. Kemarin, seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di Polsek Astanaanyar, Kecamatan Astanaanyar,...
MI/Seno

Menyongsong Paradigma Pemidanaan Modern

👤Administrator 🕔Rabu 07 Desember 2022, 05:00 WIB
RANCANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi...
MI/Seno

Menutup Celah Koruptor Berulang

👤Administrator 🕔Selasa 06 Desember 2022, 05:00 WIB
DALAM perang melawan korupsi, memberi efek jera ialah hal...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya