Menumpas Kultur Malas Setelah Libur Lebaran

Penulis: Media Indonesia Pada: Sabtu 08 Juni 2019, 05:00 WIB Editorial MI

LIBUR Lebaran 2019 berakhir besok. Setelah 11 hari libur termasuk 5 hari cuti bersama, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja kembali pada Senin (10/6).

Mestinya ASN bekerja jauh lebih giat lagi untuk memberikan pelayanan publik.

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, masuk kerja tepat waktu adalah kewajiban ASN yang sadar dan menghormati perannya sebagai pelayan masyarakat.

Sebaliknya, ASN yang terlambat masuk atau bolos pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran, bukan saja pemalas melainkan curang. ASN model ini sesungguhnya koruptor karena mencuri waktu dari negara dan masyarakat.

Mereka yang malas atau bolos patut dikenai sanksi atau hukuman displin.

Kita sepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan menerapkan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat hukuman disiplin ringan hingga berat dalam PP tersebut.

Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Sedangkan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak ada permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak hormat sebagai ASN.

Kita pun setuju dengan Kementerian PAN-RB yang juga akan menerapkan sanksi itu untuk ASN yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi selama masa libur Lebaran.

Penerapan sanksi itu penting untuk memberikan efek jera dan pembelajaran, baik bagi yang bersangkutan maupun ASN lainnya. Terlebih pemerintah sudah memanjakan ASN yang tahun ini mendapat masa libur lebaran kedua terpanjang dalam sejarah.

Selain itu jumlah cuti bersama yang diterapkan pemerintah beberapa tahun ini sudah serupa dengan negara-negara Eropa.

Negara benua biru yang terkenal sangat memerhatikan hak libur para pegawai menerapkan minimal 20 hari libur dalam setahun. Angka ini bukan tanpa perhitungan melainkan karena terbukti menghasilkan produktivitas kerja tertinggi.

Ketika pemerintah kita memilih sedermawan negara Eropa dalam hal libur, sepatutnya pula tegas menuntut produktivitas. Kinerja ASN yang tidak sebanding dengan libur, atau bahkan menurun, berarti kegagalan yang harus segera dibenahi.

Pemerintah juga dapat menganalisis lebih menyeluruh jika memang terdapat presentasi besar ASN yang terlambat atau membolos di kementerian atau lembaga tertentu. Teguran sepantasnya diberikan pula pada pimpinan kementerian atau lembaga itu karena kultur kinerja yang buruk.

Hal ini penting karena memang besarnya dampak kualitas pelayanan publik. Sebagaimana terjadi di banyak negara maju, pelayanan publik sangat berpengaruh pada laju investasi.

Untuk Indonesia, kita pun telah melihat jika peningkatan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi antikorupsi berdampak pada naiknya berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia.

Contohnya, World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik lima peringkat dari posisi 41 (2016) menjadi 36 (2017). Bank Dunia mencatat indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari 91 (2016) ke 72 (2017).

Selain itu, Bank Dunia juga mencatat indeks efektivitas pemerintahan tahun 2016 naik 17 peringkat dibandingkan 2015. Ada pula, Transparency International yang mencatat indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Meski bagus, skor-skor itu tentunya juga masih jauh jika dibanding dengan negara maju atau bahkan negara tetangga seperti Singapura.

Perbaikan skor itu tidak akan tercapai tanpa perbaikan dari hal terkecil yakni kultur kinerja ASN. Di hari pertama kerja setelah liburan Lebaran inilah kultur malas itu harus ditumpas.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More