Sejarawan Nilai Bekasi Sebaiknya Kembali ke Jakarta

SEJARAWAN Bekasi Ali Anwar memandang Bekasi sudah sepatutnya kembali menjadi bagian dari Jakarta.

"Bagi saya sebetulnya Bekasi itu kembali ke Jakarta, bukan bergabung," kata Ali kepada mediaindonesia.com, Selasa, (20/8).

Ali menjelaskan, secara historis pada 1950, Bekasi sudah menjadi bagian dari Jakarta. Namun saat itu masih di bawah kekuasaan Belanda dengan nama Distrik Federal Jakarta bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Para tokoh masyarakat meminta agar wilayah Bekasi masuk negara Republik Indonesia. Namun, saat itu di tanah Jawa hanya ada Distrik Federal Jakarta dan wilayah Pasundan. Walhasil, Bekasi dimasukan menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Memang secara kultur juga Bekasi lebih cocok masuk ke dalam Jakarta. Orang Bekasi kan lebih ke aras egaliter dan kalau ngomong nyablak, beda dengan kultur priyangan yang punya bahasa Sunda," tutup dia.

Selain dari akar sejarah, Ali menilai Bekasi juga tak bisa dipisahkan dari DKI Jakarta secara sosial budaya. Menurut dia, Bekasi memiliki kultur budaya Betawi karena dulunya menjadi bagian dari Jakarta.

Selain historis, dia memaparkan alasan ekonomi sebagai dasar Bekasi menjadi bagian Jakarta ketimbang Bogor Raya.

"Kalau ikut ke Bogor Raya, jelas Kota Bekasi tekor. Wilayahnya lebih miskin dibandingkan dengan Kota Bekasi," Ali Anwar.

Menurut Ali, dilihat dari besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor bahkan sama dengan besaran APBD Kota Bekasi. Padahal, luasan wilayahnya bisa empat kali lebih luas dibandingkan Kota Bekasi.

Tidak hanya itu, kata Ali, bergabungnya dengan wilayah Bogor Raya tentu membuat pembangunan mandeg.

"Kalau ikut Bogor Raya tentu pembangunan akan mandek. Kalau bikin provinsi baru tentu masyarakat baru akan merasakan sejahtera 10 tahun yang akan datang," kata dia.

Ali mengatakan, situasinya akan berbeda apabila wilayah Kota Bekasi kembali menjadi bagian dari Jakarta. Sebab, secara kemapanan Jakarta lebih mapan dibandingkan wilayah manapun di antara Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Saat ini, APBD Kota Bekasi yang berkisar Rp5 triliun bila ditambahkan sedikit dari Jakarta, menjadi sebuah keuntungan bagi Kota Bekasi. Tidak hanya soal pembangunan yang akan pesat, tapi juga pendidikan serta masyarakat akan lebih sejahtera.

"Kalau ditambah Rp5 triliun saja misalnya dari Jakarta, wah pembangunan, transportasi, dan lain hal jadi lebih cepat," jelas dia.

Selain itu, kondisi Kota Bekasi belum sejahtera selama menjadi bagian dari Jawa Barat. Padahal Kota Bekasi merupakan penyumbang pajak hasil dari biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terbesar, sebanyak Rp2 triliun. Namun, Kota Bekasi hanya kebagian hanya 30%.

Bahkan, saat ini dengan diambilalihnya kewenangan kepengurusan SMK dan SMA oleh Provinsi Jawa Barat pun menjadi sebuah kemunduran. Pasalnya, semula siswa dan siswi dapat belajar gratis, saat ini kembali jadi bayar.

"Pokoknya, kalau ikut Bogor Raya Kota Bekasi tekor, bikin provinsi baru masyarakat rugi, yang untung balim Jakarta," tandas dia. (X-15)