Pemerintah Dinilai Gagal Memahami Matematika Ekonomi Politik
KEBIJAKAN fiskal pemerintah pusat dinilai tidak tepat terutama mengingat kondisi perekonomian saat ini. Pemerintah pusat dinilai abai terhadap logika dasar matematika ekonomi.
Pengamat sosial Mira H Tohir, di Bandung, Jumat (27/3), mengungkapkan potensi keruntuhan sebuah bangsa sering kali tidak disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan inkompetensi kepemimpinan dalam mengelola keseimbangan anggaran.
Dia menegaskan bahwa negara tidak bangkrut dalam semalam, melainkan melalui proses akumulasi defisit yang terus melebar. Keputusan politik yang populis tanpa dukungan kapasitas analisis yang memadai dapat menjadi masalah struktural yang memiskinkan masyarakat secara sistemik.
"Setiap negara sebenarnya tunduk pada matematika yang sederhana. Jika pemerintah terus menjalankan defisit anggaran, maka utang pasti meningkat. Masalahnya, pemerintah saat ini seolah tidak memahami bahwa ketika utang membengkak, ruang fiskal akan menyempit dan APBN hanya akan menjadi mesin pembayaran bunga, bukan lagi alat pembangunan," lanjutnya.
Menggunakan simulasi matematis, Mira membedah risiko fiskal Indonesia. Dengan posisi rasio utang saat ini di angka 41% terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi di level 5%, Indonesia sebenarnya masih dalam zona disiplin fiskal. Namun, situasi ini terancam berbalik jika program-program populis permanen terus ditambah tanpa adanya sumber pendapatan baru.
Dia memberikan contoh konkret terkait rencana program makan bergizi gratis (MBG) yang diperkirakan memakan belanja permanen sebesar 1,5% dari PDB atau sekitar Rp357 triliun per tahun.
"Dalam hitungan matematis, jika tambahan belanja ini terus dipaksakan tanpa kenaikan penerimaan negara, rasio utang kita bisa melonjak menjadi 48% dalam lima tahun, dan melewati batas aman 60% dalam 16 tahun. Bahkan jika tambahan belanja mencapai 2,5% PDB, rasio utang bisa menyentuh 100% dalam dua dekade," jelasnya.
Loyalis sempit
Mira menyoroti fenomena echo chamber leadership di lingkaran kekuasaan. Kondisi ini terjadi ketika pemimpin hanya menerima informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri dan dikelilingi oleh loyalis politik alih-alih pakar yang berani mengkritik.
"Inkompetensi kepemimpinan bukan sekadar masalah pribadi, tapi kombinasi dari kesalahan membaca risiko jangka panjang. Alih-alih dikelilingi orang yang memiliki kapasitas intelektual, pemimpin lebih memilih lingkaran loyalitas sempit. Akibatnya, kesalahan kebijakan tidak pernah dikoreksi dan justru diperbesar," tambahnya.
Dia merujuk pada kehancuran ekonomi Venezuela di bawah Nicolas Maduro dan Zimbabwe di era Robert Mugabe sebagai contoh nyata bagaimana kebijakan ekonomi yang buruk menghancurkan negara yang kaya sumber daya. Di Venezuela, hiperinflasi mencapai 1.000.000% pada 2018, sementara Zimbabwe terpaksa meninggalkan mata uang nasionalnya akibat kegagalan manajerial.
Pada akhirnya, tuturnya, rakyatlah yang akan membayar 'pajak tersembunyi' dari kesalahan kebijakan tersebut melalui inflasi yang tinggi, bunga kredit yang mahal, dan pajak yang meningkat.
"Negara jarang runtuh karena kekurangan sumber daya. Mereka runtuh karena matematika ekonomi yang diabaikan oleh pemimpin yang tidak kompeten. Jangan sampai Indonesia masuk ke dalam jebakan yang sama hanya demi tepuk tangan publik sesaat," tandasnya.