Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Pedoman pengawasan belum rampung, padahal kampanye telah berlangsung sejak Sabtu pekan lalu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baru akan merampungkan pedoman pengawasan kampanye pekan depan. Anggota Bawaslu yang membidang pengawasan kampanye Wirdyaningsih mengatakan keterlambatan pembahasan pedoman pengawasan kampanye itu karena Peraturan Komisi Pemilihan (KPU) tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu (Legislatif) baru selesai. "Kami baru saja menerima Peraturan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye, jadi pekan depan baru kami rampungkan pedoman pengawasan kampanye," katanya. Wirdyaningsih mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pengawasan secara maksmial. Selain belum ada pedoman pengawasan, sambungnya, pengawas pemilu (panwaslu) di daerah juga belum terbentuk. "Saat ini kami lebih konsentrasi membentuk panwaslu di daerah," katanya. Banyaknya panwaslu yang masih belum terbentuk, Bawaslu kesulitan melakukan pengawasan kampanye. Karena itu, ujarnya, Bawaslu sangat mengharapkan masyarakat dan lembaga pemantau melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan pelaksana kampanye. "Mengenai kampanye Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Indramayu yang menggunakan pendopo Kantor Bupati Indramayu sebagai tempat temu kader berkampanye akan kami pelajari. Penggunaan fasilitas negara termasuk gedung untuk keperluan berkampanye dilarang. Kampanye di luar zona yang telah disepakati juga dilarang. Kami akan pelajari dulu kebenarannya di lapangan, kalau ternyata benar ini merupakan pelanggaran administratif yang akan kami lanjutkan ke KPU untuk dijatuhkan sanksi," katanya. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengimbau agar Bawaslu dan masyarakat mengawasi pelaksanaan kampanye. "Masyarakat bisa menjatuhkan sanksi moral dan sanksi politik terhadap parpol pelaksana kampanye yang melakukan pelanggaran. Sanksi moral itu mengucilkan parpol. Sanksi politik masyarakat jangan memilih parpol yang melanggar aturan perundang-undangan," katanya. Sementara itu, anggota KPU juga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye Sri Nuryanti mengatakan Peraturan KPU No 19/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu sudah bisa dilaksanakan. "Apabila Bawaslu menemukan pelanggaran, KPU sudah siap menindaklanjuti laporan tersebut untuk menjatuhkan sanksi," katanya. (KN/OL-2)